Pastikan Stabilitas Harga Jelang Nataru, Seperti ini Langkah Krusial TPID Sumut

RUBIS.ID, MEDAN - Pertemuan tingkat tinggi atau High Level Meeting dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) dalam memastikan stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2024.

Pj Gubernur Sumut Hasanuddin mengungkapkan pertemuan ini merupakan langkah krusial TPID. Lantaran di moment HBKN aktivitas konsumsi masyarakat meningkat secara signifikan.

“Sehingga kita patut mewaspadai dengan memastikan kecukupan pasokan dalam menjaga kestabilan harga. Karena itu merupakan kunci utama memastikan kesejahteraan masyarakat Sumut,” sebutnya usai kegiatan High Level Meeting TPID Sumut di Kantor Gubernur, Kamis (21/12/2023).

Hasanudin menjabarkan, perkembangan inflasi di Sumut selama 2023 menunjukkan angka inflasi yang terkendali dengan angka year to date (ytd) pada bulan November saat ini mencapai 1,67%.

“Sehingga inflasi keseluruhan tahun 2023 diperkirakan berada dalam rentang target inflasi nasional 3 plus minus 1,” ucap Hasanuddin.

Apabila melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), jelasnya, komoditas cabai merah menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada bulan November 2023.

“Harga komoditas beras dan gula pasir juga patut kita waspadai karena menjadi komoditas penyumbang inflasi volatile food terbesar di lima kota IHK Sumut selama 5 tahun terakhir. Dan turut memiliki tendensi peningkatan harga pada HBKN Natal dan Tahun Baru,” jelasnya.

Maka, jelas dia, di sisa waktu 2023 ini perlu langkah-langkah antisipatif melalui pelaksanaan program-program pengendalian inflasi serta koordinasi yang erat antara wilayah sentra produksi dan kota-kota basis konsumsi dalam memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok di Sumut.

“Komunikasi kepada masyarakat secara transparan baik mengenai upaya yang telah dijalankan pemerintah maupun imbauan untuk berbelanja secara bijak pada HBKN Natal dan Tahun Baru juga perlu diintensifkan. Dengan demikian inflasi tahunan gabungan lima kota IHK dapat terjaga pada sasaran inflasi nasional 2023,” pungkasnya lagi.

Hasanuddin menerangkan untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul, TPID Sumut telah menjalankan sinergi dalam usaha pengendalian harga yang bergejolak.

Dalam hal ini evaluasi program kerja TPID yang telah berjalan selama 2023, terutama mengenai 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif menjadi sangat penting.

“Ini perlu dilakukan untuk memastikan program kerja yang telah dilaksanakan telah efektif dalam menstabilkan harga,” ucapnya.

Pada tahun ini, lanjut dia, TPID se-Sumut telah melaksanakan serangkaian kegiatan gerakan pangan murah (GPM) atau operasi pasar.

“Kegiatan GPM dan operasi pasar yang telah dijalankan terbukti berdampak pada penurunan laju inflasi Volatile Food di lima kota IHK,” terangnya.

Untuk itu, imbuh dia, intensifikasi GPM dan perluasan jenis komoditas yang dijual menjadi hal yang penting dalam pengendalian inflasi tahun 2024. Selain itu, aspek komunikasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan GPM perlu diperkuat dengan melibatkan Dinas Kominfo untuk menyebarluaskan informasi pelaksanaan OP pada masyarakat.

Sementara dalam kegiatan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut IGP Wira Kusuma menyampaikan Outlook Perekonomian dan Inflasi Sumut serta Tantangan dan Strategi Pengendalian Inflasi Kedepan.

Terkait pelaksanaan GPM, Wira menjelaskan durasi pelaksanaan pasar murah yang hanya berlangsung 1 hari di beberapa kabupaten/kota kurang memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan harga.

Karena itu, direkomendasikan durasi pelaksanaan pasar murah minimal selama 1 minggu dengan komoditas yang diperjualbelikan bersifat volatile harganya.

Kemudian, Wira juga meminta agar pelaksanaan pasar murah dipastikan tepat sasaran dan bertempat di lokasi yang ramai kunjungan masyarakat.

Direkomendasikan agar pelaksana mewajibkan masyarakat membawa identitas data diri untuk persyaratan membeli komoditas di pasar murah agar sesuai domisili dan benar-benar ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.(IL)

Komentar

Loading...