Ket Photo: Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam Seminar Nasional “Penguatan Sinergi Pembiayaan Hijau dalam Mendukung Transisi Ekonomi Berkelanjutan” yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (8/8), sebagai bagian dari rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025.(Do.BI/Ist)

RUBIS.ID, JAKARTA — Di tengah ancaman perubahan iklim yang kian nyata, sinergi antar lembaga keuangan, regulator, dan pelaku usaha dinilai menjadi elemen kunci dalam mempercepat transisi menuju ekonomi berkelanjutan. Hal ini ditegaskan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam Seminar Nasional “Penguatan Sinergi Pembiayaan Hijau dalam Mendukung Transisi Ekonomi Berkelanjutan” yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (8/8), sebagai bagian dari rangkaian acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025.

Mengutip riset Council on Foreign Relations (2025), Destry menyoroti potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim yang diperkirakan bisa mencapai 40% dari PDB global dalam 75 tahun ke depan. "Kita tidak bisa lagi menunda. Membangun ekosistem keuangan hijau yang kuat membutuhkan kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.

Kolaborasi Nyata Lewat IKBI

Destry juga mengapresiasi keberadaan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia (IKBI), forum kerja sama yang melibatkan 15 bank nasional, WWF, dan PT Sarana Multi Infrastruktur. IKBI telah mendorong pembiayaan hijau secara konkret, termasuk memfasilitasi business matching untuk UMKM hijau senilai Rp96 miliar selama Mei–Juni 2025.

Lebih lanjut, program piloting berhasil mengidentifikasi pembiayaan hijau mencapai Rp29,3 triliun, termasuk penerbitan obligasi hijau dan pendanaan dalam rantai pasok. Dari kegiatan business matching bersama 14 kementerian/lembaga dan 10 lembaga keuangan, sebanyak 394 UMKM terhubung dengan pendanaan senilai lebih dari Rp300 miliar dari Februari hingga Juni 2025.

UMKM dan Green Jobs Jadi Fokus

Sementara itu, Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam seminar bertajuk "Tantangan dan Peluang Green Jobs: Menyongsong Ekonomi Masa Depan", menyampaikan bahwa green jobs bukan hanya peluang kerja baru, tapi juga pendorong transformasi ekonomi. "UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Mereka harus menjadi aktor utama dalam transisi hijau yang inklusif," ujarnya.

Juda menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan hijau untuk UMKM serta mendorong kemitraan dengan industri besar agar UMKM hijau bisa masuk dalam rantai pasok nasional maupun ekspor.

Insentif dan Dukungan Kebijakan

Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI memberikan insentif likuiditas hingga 0,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) bagi bank yang menyalurkan pembiayaan hijau, serta pelonggaran Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

BI juga meluncurkan berbagai dukungan seperti Pedoman Model Bisnis UMKM Hijau, Kalkulator Hijau untuk menghitung emisi karbon, hingga penguatan pasar keuangan hijau melalui pembelian Sukuk Negara Hijau dan penerbitan Sukuk BI Inklusif.

Dampak Nyata untuk Masyarakat

Masyarakat kini mulai merasakan manfaat langsung dari pembiayaan hijau. Hingga 1 Juli 2025, perbankan telah menyalurkan pembiayaan hijau senilai Rp33,7 triliun, khususnya untuk perumahan ramah lingkungan dan kendaraan listrik. Selain meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan, pembiayaan hijau turut menciptakan lapangan kerja serta memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.

Kolaborasi Akademik dan Kebijakan

Sebagai bagian dari sinergi lintas sektor, Bank Indonesia bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) meluncurkan Buku Kajian Ekosistem Pembiayaan Hijau kepada UMKM. Buku ini diharapkan menjadi acuan penting dalam menyusun kebijakan, merancang inovasi produk, dan memperkuat kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.(*)