Wabup Nisel Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Nias Selatan

RUBIS.ID, NISEL - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum graksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2025, yang disampaikan langsung Wakil Bupati Nias Selatan Ir. Yusuf Nache, ST.,MM. Jum'at , (12/9) di Ruang Sidang rapat DPRD Nisel.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Wirahati Loi, SH didampingi Wakil Ketua DPRD Sokhiwanolo Waruwu dan juga dihadiri 24 anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Camat, dan undangan lainnya.
Kata sambutan, Wabup Nisel, Ir. Yusuf Nache, ST.,MM menyampaikan bahwa menindaklanjuti pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nota pengantar Peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Selatan menyambut baik serta menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pandangan umum fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi PAN, fraksi Demokrat, fraksi Gerindra, fraksi Kebangkitan Nurani.
"Terimakasih atas pemandangan umum fraksi yang menyetujui dan menerima nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Nias selatan tahun anggaran 2025 untuk dibahas bersama komisi-komisi DPRD Kabupaten Nias Selatan dengan opd mitra kerja", ujarnya.
Terkait dengan rekomendasi dan catatan dari beberapa fraksi yaitu :
1. Fraksi PDI-Perjuangan terkait dengan pengalokasian anggaran pada perubahan APBD Tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen menyusun anggaran perubahan APBD dengan mengedepankan program-program prioritas sesuai dengan visi-misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, program prioritas nasional dan provinsi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
2. Fraksi Golkar :
- terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.
- dalam penyusunan formal APBD Tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah menggunakan prinsip sesuai kebutuhan, tepat waktu, partisipatif, transparan, adil, dan bertanggung jawab serta mengacu pada perubahan RKPD, perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun anggaran 2025.
- terkait dengan pengusulan nama-nama PPPK paruh waktu Pemerintah Kabupaten Selatan akan melakukan proses selanjutnya sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan masih kita lakukan verifikasi dan validasi atas kebenaran data tersebut
3. Fraksi Nasdem terkait dengan efisiensi belanja berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025, pemerintah daerah telah melakukan efisiensi belanja dan hasil efisiensi tersebut telah dialokasikan pada program infrastruktur, bidang kesehatan dan stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
4. Fraksi Demokrat terkait dengan pengumuman kebutuhan PPPK paruh waktu sebanyak 4.591 orang merupakan tindak lanjut kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Nias Selatan dan proses selanjutnya akan disesuaikan dengan tahapan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta masih kita verifikasi dan validasi atas kebenaran data tersebut.
5. Fraksi Gerindra
- terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah komitmen untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.
- terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan Huruna dan Kecamatan Lolomatua akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan
6. Fraksi Kebangkitan Nurani terkait dengan persoalan data PPPK paruh waktu, Pemerintah Daerah akan melakukan verifikasi dan validasi data PPPK paruh waktu sehingga kritik dan persoalan di tengah masyarakat bisa teratasi.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada saudara ketua para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang terhormat serta seluruh fraksi yang telah menyampaikan pemandangan umum atas nota pengantar rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan selatan tolong anggaran 2025.
"Saran dan masukkan dari seluruh fraksi-fraksi akan menjadi bahan dan masukan kepada pemerintah daerah dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2025 yang akan dibahas bersama antara komisi DPRD dengan opd mitra kerja", tutupnya. (Ikhtiar Wau)
Komentar