1. Beranda
  2. Ekonomi
  3. Nasional
  4. News

Indosat dan Twimbit Dorong Kedaulatan AI untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Oleh ,

Ket: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria bersama President Director & CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha dan Founder Twimbit Manoj Menon saat peluncuran Empowering Indonesia Report 2025 di Jakarta.(Dok.IOH/ ist)

RUBIS.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2038 sebagai bagian dari visi Asta Cita. Salah satu pendorong utama pencapaian tersebut adalah penguasaan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang berdaulat. Menyadari potensi besar ini, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama perusahaan riset dan konsultasi terkemuka Twimbit, meluncurkan Empowering Indonesia Report 2025 bertema “Building Bridges of Tomorrow”. Laporan tersebut menegaskan pentingnya sovereign AI atau AI berdaulat sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Laporan ini menguraikan lima pilar utama menuju kedaulatan AI, yaitu:

1. Infrastruktur digital yang andal,

2. Tenaga kerja AI berkelanjutan,

3. Industri AI yang tumbuh,

4. Riset dan pengembangan yang mumpuni, serta

5. Regulasi dan etika yang kokoh.

Jika dijalankan secara strategis, adopsi AI berdaulat berpotensi menambah USD 140 miliar terhadap PDB Indonesia pada tahun 2030, meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8%, serta mempercepat pencapaian status negara berpenghasilan tinggi ke tahun 2041—atau bahkan 2038 dalam skenario terbaik. Penerapan AI berdaulat juga diproyeksikan dapat meningkatkan produktivitas hingga 18% di sektor jasa, 15–20% di manufaktur, dan 5–8% di sektor pertanian, menjadikannya motor utama dalam memperkuat daya saing dan efisiensi nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, dalam peluncuran laporan ini menegaskan pentingnya kemandirian dalam pengembangan teknologi.

“AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Kedaulatan AI berarti kita membangun teknologi yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila, menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur, laporan ini mencatat Indonesia membutuhkan investasi sebesar USD 3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional. Saat ini, kapasitas AI data center Indonesia baru mencakup kurang dari 1% pasar global, sehingga percepatan pembangunan pusat data berbasis energi terbarukan dan perluasan jaringan 5G menjadi langkah penting.

Laporan tersebut juga menyoroti kebutuhan pengembangan 400 ribu talenta AI pada 2030, dengan investasi pendidikan, pelatihan, dan reskilling sebesar USD 968 juta. Hingga kini, Indonesia memiliki 364 startup AI dengan total pendanaan mencapai USD 1,08 miliar, serta sejumlah inovasi riset nasional seperti Sahabat-AI V2, Large Language Model (LLM) berparameter 70 miliar yang mendukung bahasa Indonesia dan bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Batak.

Founder dan CEO Twimbit, Manoj Menon, menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi pemimpin di era AI berdaulat.

“Dengan membangun fondasi digital yang kuat dan menciptakan ekosistem yang inklusif, Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan AI di Asia, mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Sementara itu, Vikram Sinha, President Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia.

“Kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri. Melalui kolaborasi strategis dan inovasi berkelanjutan, kami berkomitmen menghadirkan konektivitas yang inklusif dan solusi AI yang beretika untuk memberdayakan setiap lapisan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Laporan Empowering Indonesia 2025 ditutup dengan seruan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat fondasi infrastruktur digital, membangun talenta masa depan, serta menegakkan tata kelola AI yang beretika. Dengan langkah bersama tersebut, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga arsitek peradaban digital yang berdaulat di kancah global.(*)

Baca Juga