RUBIS.ID, MEDAN — Forum Peduli Pembangunan dan Penegakan Hukum (P3H) kembali turun ke jalan, mengibarkan peringatan keras terhadap institusi pemerintahan Kota Medan. Aksi damai yang digelar di dua titik strategis—Kejaksaan Negeri Medan dan Kantor Wali Kota Medan—menjadi panggung kritik tajam terhadap dugaan persoalan kronis yang mencederai integritas birokrasi kota ini.

Di depan Kejari Medan, massa disambut langsung perwakilan lembaga tersebut. Respons yang terbuka dan komunikatif ini menjadi kontras mencolok dengan sikap Pemerintah Kota Medan. kemudian pihak Kejari menegaskan seluruh tuntutan P3H akan ditindaklanjuti secara objektif sesuai dokumen yang diterima, sebuah sinyal bahwa ruang dialog antara publik dan aparat penegak hukum masih hidup di Medan.

Namun, situasi berubah drastis ketika massa berpindah ke Kantor Wali Kota Medan. Selama lebih dari satu jam orasi berlangsung, tak satu pun perwakilan Pemko Medan muncul. Tidak ada penyambutan. Tidak ada penjelasan. Tidak ada keberanian moral untuk membuka pintu dialog. Kantor Wali Kota Medan simbol kekuasaan publik, justru memilih diam membisu.

Sikap pasif ini memantik kritik keras dari Koordinator Lapangan, Ilham Panggabean. Ia menilai Pemko Medan sedang mempertontonkan wajah birokrasi yang rapuh dan anti-kritik, jauh dari prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi jiwa pelayanan publik.

Dalam aksinya, P3H mengajukan lima tuntutan strategis yang menyasar langsung jantung tata kelola pemerintahan:

Desakan pembentukan tim audit independen untuk menelusuri dugaan praktik “godfather” yang diduga mengintervensi birokrasi dan merusak meritokrasi.

Pengusutan dugaan transaksi kerja sama antara kepala sekolah UPT SDN 060843 dengan oknum di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Medan.

Penyelidikan permainan perizinan PBG yang melibatkan oknum Dinas Perkim.

Dukungan penuh terhadap langkah Kejari Medan dan Kejati Sumut dalam mengusut dugaan penyimpangan tersebut.

Audit forensik terhadap dana BOS dan revitalisasi RSUD Dr. Pirngadi yang dinilai sarat kejanggalan.

Aparat kepolisian serta Satpol PP sempat mengimbau massa agar menjaga kondusivitas, namun justru pihak pemerintah daerah sendiri yang gagal menunjukkan itikad baik. Diamnya Pemko Medan membuka pertanyaan besar: Apa yang sebenarnya disembunyikan? Mengapa dialog sederhana pun tak mampu mereka hadapi?

Ilham menegaskan bahwa gerakan mereka tidak akan berhenti. Dalam waktu dekat akan ada aksi lanjutan yang lebih besar, menandai eskalasi kegelisahan publik terhadap apa yang mereka sebut sebagai “stagnasi kepemimpinan” di Balai Kota.

Salah satu peserta aksi bahkan menyimpulkan kondisi Medan dengan kalimat menohok:
“Medan hari ini bukan untuk semua, tetapi untuk oligarki, elit, dan kelompok berkepentingan.”(*)