Pemuda Pancasila Salurkan Bantuan Berkelanjutan di Siabu, Tegaskan Peran Sosial dan Sikap Kritis terhadap Kebijakan Daerah

RUBIS.ID, MADINA — Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila menegaskan peran gandanya sebagai organisasi kemasyarakatan yang aktif dalam aksi sosial sekaligus mitra kritis pemerintah daerah. Komitmen tersebut tercermin melalui rangkaian kegiatan penyaluran bantuan sosial berkelanjutan yang dilaksanakan di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Untuk kedua kalinya, MPC Pemuda Pancasila menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Setelah sebelumnya memberikan bantuan sembako, pada tahap lanjutan organisasi kembali menyalurkan bantuan uang tunai kepada 100 warga Desa Muara Batang Angkola. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zainal Arifin Simbolon, melalui Kepala Desa Muara Batang Angkola, Satria Wira Pulungan, sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Tak hanya itu, MPC Pemuda Pancasila juga menyalurkan bantuan sosial tunai untuk perbaikan pipa air bersih melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dusun Aek Garut, Desa Huta Hodang Muda. Bantuan ini bertujuan menjamin keberlanjutan akses air bersih, yang merupakan kebutuhan dasar dan krusial bagi masyarakat, terutama di tengah potensi ancaman cuaca ekstrem.

Ketua MPC Pemuda Pancasila, Zainal Arifin Simbolon, menegaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen organisasi untuk hadir secara berkelanjutan dan substantif di tengah masyarakat. “Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan menyentuh langsung kebutuhan riil warga,” ujarnya.

Dukungan penuh terhadap kegiatan sosial ini juga datang dari Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Pemuda Pancasila, H. M. Jafar Sukhairi Nasution, yang juga merupakan mantan Bupati Mandailing Natal. Ia mendorong agar Pemuda Pancasila terus mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial serta kebijakan publik.

Sejalan dengan aksi sosial tersebut, Ketua OKK MPC Pemuda Pancasila, AWALUDDIN, SH, menyampaikan sikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang mencabut status darurat bencana dan menetapkannya menjadi status pemulihan. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan prematur dan berpotensi menurunkan tingkat kewaspadaan daerah.

Ia menekankan bahwa penetapan status pemulihan seharusnya didasarkan pada kondisi objektif di lapangan, mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Mandailing Natal.

“Ketika masyarakat masih menghadapi ancaman cuaca ekstrem dan infrastruktur dasar masih membutuhkan perhatian, maka kehati-hatian mestinya diperpanjang. Pemulihan jangan ditetapkan lebih cepat dari kesiapan di lapangan,” tegas AWALUDDIN, SH.

Menurutnya, aksi sosial yang dilakukan Pemuda Pancasila justru menjadi cermin bahwa persoalan mendasar masyarakat masih memerlukan perhatian serius serta kebijakan yang responsif, bukan sekadar perubahan status administratif.

Melalui perpaduan aksi sosial dan sikap kritis tersebut, Pemuda Pancasila menegaskan posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak hanya hadir membantu masyarakat, tetapi juga berperan aktif menjaga nalar kebijakan publik demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. (RR)