BULOG Sumut Pastikan Stok Pangan Aman Sambut 2026, Siap Kendalikan Inflasi dan Salurkan Bantuan Bencana
Ket: Pemimpin Wilayah Perum BULOG Sumut Budi Cahyanto memberikan keterangan pers terkait kesiapan stok pangan dan langkah pengendalian inflasi jelang 2026, didampingi Deputi Direktur BI Sumut Abdul Khalim dan Kadis Perindag ESDM Sumut Fitra Kurnia, Rabu (31/12/2025).(Foto: RBS/Ist)
RUBIS.ID, MEDAN — Perum Bulog terus memperkuat perannya dalam pengendalian inflasi sekaligus menjamin ketersediaan dan distribusi pangan di Sumatera Utara menjelang tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan.
Hal itu disampaikan Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, saat menggelar konferensi pers bersama puluhan wartawan di Resto Ayam Penyet Cabe Hijau, Jalan Sunggal No.270, Medan Sunggal, Rabu (31/12/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Abdul Khalim, Deputi Direktur Bank Indonesia Perwakilan Sumut, serta Fitra Kurnia, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara.
Budi Cahyanto menjelaskan, pasca perayaan Natal diperlukan pengawasan ketat terhadap pasokan, harga, dan distribusi pangan strategis. Untuk itu, Bulog secara konsisten melakukan pencatatan dan evaluasi melalui Sistem Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Barang (SP2KB), data perdagangan, serta Pemantauan Harga Pangan Strategis (PHPS).
“Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke pasar-pasar rakyat serta evaluasi perkembangan pasokan dan permintaan. Seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara juga diminta melakukan pemantauan pasar dan melaporkan kondisi harga serta pasokan setiap hari kepada Bulog,” ujarnya.
Dalam pengendalian inflasi, Bulog menegaskan perannya sebagai salah satu pelaksana utama dengan mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan cadangan pangan milik pemerintah. Menurut Budi, Bulog tidak hanya berfokus pada pencatatan inflasi, tetapi memastikan pangan pemerintah benar-benar tersalurkan dan dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain pengendalian inflasi, Bulog juga aktif dalam penanganan bencana alam. Hingga akhir Desember 2025, status tanggap darurat telah ditetapkan di 16 kabupaten dan kota di Sumatera Utara dengan kebutuhan awal mencapai 6.527 ton beras. Dari jumlah tersebut, realisasi bantuan pangan telah mencapai sekitar 4.451 ton beras.
“Jika masa tanggap darurat diperpanjang, Bulog siap menyalurkan tambahan bantuan, termasuk kebutuhan sekitar 700 ton beras untuk perpanjangan empat hari,” kata Budi.
Untuk wilayah yang akses distribusinya terputus, Bulog menerapkan skema distribusi alternatif melalui jalur udara dan laut. Di wilayah Aceh Tamiang yang sempat terisolasi akibat jalur darat tertutup lumpur, Bulog menyalurkan sekitar 90 ton beras melalui jalur udara dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan BPBD.
Distribusi udara juga dilakukan ke wilayah Takengon dengan sasaran sekitar 200 rumah terdampak. Pengiriman dilakukan bertahap melalui Bandara Halim, Kualanamu, dan bandara lainnya dengan kapasitas 5 hingga 15 ton per penerbangan, melibatkan dukungan Pemprov, pemerintah kabupaten, BPBD, dan TNI Angkatan Udara. Sementara itu, melalui Bandara Kualanamu, Bulog bersama BNPB menyalurkan sekitar 35 ton beras ke wilayah Bener Meriah dan sekitarnya.
Melalui jalur laut, Bulog mendistribusikan bantuan ke wilayah pesisir Langsa sebanyak 40 ton beras menggunakan kapal kecil. Untuk wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah yang terisolasi akibat longsor dan terputusnya jalur darat utama, Bulog menyalurkan sekitar 750 ton beras melalui jalur laut dari Padang. Dukungan tambahan juga datang dari TNI Angkatan Laut dengan pengiriman 320 ton beras menggunakan KRI Bandar Aceh ke wilayah kepulauan dan daerah terisolir.
Di sisi lain, Bulog memastikan program bantuan pangan masyarakat tetap berjalan. Meski menghadapi kendala akses di sejumlah wilayah, Bulog tengah mengkaji perpanjangan program bantuan pangan hingga 31 Januari 2026, dengan besaran bantuan 20 kilogram beras per keluarga penerima manfaat.
Melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, BNPB, serta TNI Angkatan Udara dan Laut, Bulog menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, mengendalikan inflasi, serta menjamin hak pangan masyarakat demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di Sumatera Utara.(*)