Dewata Sakti Tegaskan Jokowi Punya Hak Politik, Kritik Guntur Romli Dinilai Tak Proporsional

RUBIS.ID, MEDAN — Tokoh muda Sumatera Utara, Dewata Sakti, menegaskan bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memiliki hak politik yang utuh sebagai warga negara, meskipun telah purna tugas. Ia menilai tidak tepat jika pernyataan dan sikap hidup mantan Presiden diseret ke ruang publik dengan pendekatan emosional maupun sentimen golongan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dewata Sakti sebagai respons atas komentar politikus Guntur Romli yang menilai sikap Presiden Jokowi tidak konsisten antara pernyataannya akan “membela mati-matian” dengan rencana kembali ke Solo untuk menjalani kehidupan sebagai warga biasa setelah tidak lagi menjabat.

Menurut Dewata Sakti, pernyataan Presiden Jokowi harus ditempatkan secara proporsional sebagai ekspresi sikap politik sekaligus pilihan hidup pribadi yang sah dan dijamin dalam sistem demokrasi.

“Pak Jokowi punya hak politik dan hak menentukan sikap hidupnya sendiri. Ketika beliau memilih kembali ke Solo sebagai warga biasa, itu bukan inkonsistensi, melainkan pilihan personal yang wajib dihormati,” tegas Dewata Sakti, Senin (2/w).

Ia menilai penggunaan sentimen golongan maupun tafsir emosional dalam mengomentari pilihan hidup mantan Presiden justru mencederai etika berpolitik serta tidak memberikan nilai tambah bagi pendidikan politik masyarakat.

“Ruang publik demokrasi seharusnya diisi dengan adu gagasan dan argumentasi yang sehat, bukan sentimen golongan atau tafsir personal yang berlebihan. Kritik sah, tetapi harus berangkat dari substansi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dewata Sakti mengingatkan bahwa perbedaan pandangan politik merupakan keniscayaan dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus disikapi dengan kedewasaan dan sikap saling menghormati terhadap hak politik masing-masing pihak.

“Setiap orang punya sikap politik dan berhak menentukan arahnya. Demokrasi yang sehat lahir dari sikap saling menghormati, bukan saling menegasikan,” pungkasnya.

Terkait penetapan Presiden Jokowi sebagai figur sentral atau tokoh penting dalam sebuah partai politik, Dewata Sakti menilai langkah tersebut sebagai hal yang wajar dan bukan fenomena baru dalam praktik politik nasional.

“Menetapkan mantan Presiden sebagai tokoh sentral dalam sebuah partai bukan hal baru. Ada partai lain yang lebih dulu menjadikan mantan Presiden sebagai tokoh sentral atau bahkan bapak ideologisnya, dan terus menjual sosok tersebut demi kepentingan partai. Karena itu, langkah PSI merupakan pilihan yang tepat dan tidak melanggar etika politik apa pun,” tutup Dewata Sakti.(*)