Bertemu Dirjen Keuda Kemendagri, Wali Kota Tanjungbalai Bahas Penguatan APBD dan Kemandirian Fiskal Daerah

RUBIS.ID, MEDAN – Pemerintah Kota Tanjungbalai terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mendorong kemajuan daerah melalui penguatan tata kelola keuangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan strategis antara Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agus Fatoni di Hotel Adimulia Medan, Kamis (26/2/2026).

Dalam pertemuan yang dikemas melalui agenda Focus Group Discussion (FGD), Wali Kota Mahyaruddin didampingi Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung serta pimpinan OPD membahas pengelolaan keuangan daerah dan upaya peningkatan kemandirian fiskal agar tidak bergantung pada dana transfer pusat.

Wali Kota Mahyaruddin menegaskan, pertemuan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah daerah dan pusat demi keberlanjutan pembangunan Kota Tanjungbalai.

“Kami bertemu dengan Pak Agus Fatoni untuk mendiskusikan beberapa hal strategis terkait keberlanjutan pembangunan kota,” ujar Mahyaruddin.

Ia menjelaskan, pembahasan difokuskan pada sistem dan skema keuangan daerah ke depan agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran, selaras dengan kebutuhan riil masyarakat, serta mendukung program prioritas pembangunan.

Selain itu, Mahyaruddin juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2026 yang menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi daerah untuk lebih optimal dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Dengan kebijakan efisiensi anggaran, kami di daerah dituntut lebih cermat, efektif, dan inovatif dalam mengelola APBD agar tetap mampu mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan publik,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menjaga stabilitas dan akuntabilitas keuangan daerah, termasuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, merespons positif berbagai paparan yang disampaikan Wali Kota Tanjungbalai. Ia menekankan pentingnya pembaruan data daerah guna mendongkrak penerimaan dari Dana Alokasi Umum (DAU), penguatan peran OPD teknis, serta sinergi lintas sektor dalam percepatan kemandirian fiskal.

“Kami mendukung upaya optimalisasi APBD, termasuk melalui pemanfaatan aset daerah dan BUMD, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Agus Fatoni.

Menurutnya, optimalisasi APBD dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan strategis, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan sektor-sektor potensial daerah.

“Kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus mendorong peningkatan PAD,” pungkasnya.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta memastikan kebijakan pembangunan berjalan selaras dengan arah kebijakan nasional. (CR)