Forum NEXT Perkuat Kolaborasi BI, OJK, DJPb dan LPS Dorong Pemulihan Ekonomi Sumut
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, menyampaikan sambutan dalam kegiatan North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT) di Medan, Kamis (12/3/2026).
RUBIS.ID, MEDAN – Upaya memperkuat stabilitas keuangan dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah terus dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Utara, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kantor Perwakilan Sumatera Utara menggelar forum North Sumatra Economic Xceleration Talk (NEXT).
Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, perbankan, akademisi, asosiasi, hingga media untuk membahas strategi penguatan ekonomi daerah, khususnya pascabencana.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudy Brando Hutabarat menekankan pentingnya sinergi kebijakan untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.
Ia memperkenalkan pendekatan THR (Terobosan, Harmonisasi, Realisasi) sebagai strategi untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang berada dalam kondisi TUNA (Turbulence, Uncertainty, Novelty, Ambiguity).
Menurutnya, penguatan sektor riil menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, termasuk melalui peningkatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi barang, serta penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Revitalisasi pasar tradisional serta penguatan ekosistem UMKM menjadi langkah strategis agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelas Rudy.
Dalam sesi diskusi, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara Iman Gunadi menjelaskan bahwa kondisi ekonomi global saat ini masih dipengaruhi berbagai faktor risiko seperti ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan.
Namun demikian, beberapa komoditas global seperti minyak, CPO, batu bara, dan nikel menunjukkan tren kenaikan harga yang turut memengaruhi pergerakan ekonomi nasional dan daerah.
Secara umum, perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tumbuh positif pada kisaran 4,9–5,7 persen.
Sementara itu, perekonomian Sumatera Utara diperkirakan mulai pulih pada 2026 dan semakin menguat pada 2027 dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 5,1 persen.
Dari sisi sektor jasa keuangan, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis OJK Sumatera Utara Yusri menyampaikan dukungan kebijakan bagi debitur terdampak bencana alam.
Kebijakan tersebut berupa pemberian perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor agar usaha mereka tetap dapat berjalan.
Selain itu, dukungan juga diberikan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah disalurkan kepada 952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan nilai mencapai Rp1,02 triliun.
Sementara itu, Kepala Divisi Edukasi Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan LPS 1 Medan Pramuji Novri H menegaskan bahwa kondisi likuiditas perbankan di Sumatera Utara saat ini masih cukup kuat untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II DJPb Sumatera Utara Edy Purwanto menjelaskan bahwa pemerintah juga menyesuaikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi daerah yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Penyesuaian kebijakan tersebut meliputi perpanjangan tenor kredit, penambahan plafon pembiayaan, pemberian masa tenggang pembayaran, hingga usulan penghapusan kewajiban bagi debitur yang usahanya tidak dapat dilanjutkan akibat bencana.
Melalui forum NEXT ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang inklusif dan berkelanjutan.(Harry)