Bapenda Medan Gelar Coaching Clinic SILEDAK, Optimalkan Pendapatan Daerah
RUBIS.ID, MEDAN — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan terus berinovasi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Terbaru, Bapenda menggelar Coaching Clinic penggunaan aplikasi SILEDAK (Sistem Laporan Ekstensifikasi Data Wajib Pajak) bagi jajaran kewilayahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting ini dibuka langsung oleh Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian. Peserta pelatihan terdiri dari seluruh camat dan lurah se-Kota Medan yang menjadi ujung tombak pendataan potensi pajak di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Medan, Rudy Asriandy, Sekretaris Bapenda Kota Medan, Ali Fitri Harahap, serta jajaran pejabat struktural di lingkungan Bapenda.
Dalam sambutannya, Agha menegaskan bahwa aplikasi SILEDAK dirancang untuk memperkuat koordinasi internal dan integrasi data antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
“Aplikasi ini merupakan alat untuk memperkuat koordinasi kita. Dengan penggunaan SILEDAK di tingkat kewilayahan, diharapkan pengawasan dan optimalisasi seluruh mata pajak di Kota Medan dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Melalui aplikasi tersebut, jajaran kecamatan dan kelurahan kini memiliki akses langsung untuk melaporkan potensi pajak baru di wilayah masing-masing. Langkah ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Peningkatan PAD secara signifikan adalah kunci untuk mempercepat pembangunan kota serta memberikan pelayanan yang lebih prima bagi masyarakat Kota Medan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Rudy Asriandy menginstruksikan seluruh camat dan lurah untuk berkomitmen penuh dalam mengoperasikan aplikasi SILEDAK. Ia menekankan bahwa keaktifan dalam memperbarui data menjadi bentuk dukungan nyata terhadap visi dan misi Wali Kota Medan, Rico Waas, dalam mendorong pembangunan kota yang lebih optimal.
Dengan inovasi digital ini, Bapenda Kota Medan berharap pengelolaan pajak daerah semakin transparan, terintegrasi, dan mampu mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)