Pemko Tanjungbalai dan BI Pematang Siantar Perkuat Digitalisasi Daerah Lewat Forum HLM TP2DD
RUBIS.ID, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota Tanjungbalai bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Pematang Siantar menegaskan komitmen dalam mempercepat digitalisasi daerah melalui forum High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (23/4/2026).
Kegiatan strategis ini mempertemukan para pemangku kepentingan guna memperkuat sinergi dalam mendorong transformasi ekonomi digital di Kota Tanjungbalai, sejalan dengan kebijakan nasional terkait perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batubara, serta dihadiri Kepala KPwBI Pematang Siantar, Ahmadi Rahman. Hadir pula jajaran Asisten Administrasi Umum, perwakilan Bank Sumut dari kantor pusat Medan, Kepala Cabang Bank Sumut Tanjungbalai, serta seluruh Kepala OPD pengelola pajak dan retribusi daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa digitalisasi transaksi daerah bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor perbankan, dan masyarakat agar implementasi ETPD berjalan optimal.
Sementara itu, pihak Bank Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan digitalisasi di Tanjungbalai. BI terus mendorong penggunaan instrumen pembayaran digital seperti QRIS yang dinilai praktis, cepat, dan aman, sekaligus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran dan literasi keuangan digital masyarakat.
Forum HLM TP2DD ini juga membahas evaluasi capaian digitalisasi transaksi daerah, termasuk tingkat adopsi pembayaran non-tunai pada sektor pajak dan retribusi. Sejumlah kendala turut diidentifikasi, seperti keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah, rendahnya literasi digital, serta perlunya peningkatan kapasitas SDM perangkat daerah.
Sebagai tindak lanjut, forum menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain percepatan integrasi kanal pembayaran digital, optimalisasi layanan mobile banking dan internet banking, serta penguatan kerja sama dengan Bank Sumut sebagai mitra utama pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital menjadi fokus utama melalui program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dari transaksi tunai ke non-tunai.
Penguatan regulasi dan tata kelola juga menjadi perhatian, dengan dorongan kepada pemerintah daerah untuk menyempurnakan kebijakan teknis, standarisasi sistem, serta pengawasan transaksi keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.
Melalui forum ini, Pemerintah Kota Tanjungbalai optimistis percepatan digitalisasi akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Bank Sumut diharapkan mampu mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Tanjungbalai. (CR)