Pemko dan BI Pematangsiantar Perkuat Pengendalian Inflasi Lewat FGD Early Warning System “Cik Laila”

RUBIS.ID, PEMATANGSIANTAR – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar menggelar Focus Group Discussion (FGD) Early Warning System (EWS) "Cik Laila" atau Cek Informasi Kebutuhan Pengendalian Inflasi Terintegrasi di Kantor Perwakilan BI Pematangsiantar, Selasa (7/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pematangsiantar, Subrata Nata Lumbantobing SSTP MSP, yang hadir mewakili Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi SH MKn.

Dalam sambutannya, Subrata menyampaikan apresiasi kepada Tim Aplikasi Early Warning System dan seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi menyelenggarakan forum tersebut sebagai langkah memperkuat sistem pengendalian inflasi daerah berbasis data, analisis, dan kolaborasi.

Menurutnya, stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Kenaikan harga yang tidak terkendali dapat menurunkan daya beli, meningkatkan angka kemiskinan, mengganggu aktivitas ekonomi, hingga memengaruhi stabilitas sosial.

"Pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan ketika harga sudah melonjak. Yang lebih penting adalah kemampuan mendeteksi gejala sejak dini agar langkah antisipatif dapat dilakukan sebelum permasalahan berkembang lebih besar," ujar Subrata.

Ia menegaskan, Early Warning System diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat, akurat, dan mudah dipahami sehingga dapat mengidentifikasi komoditas yang mulai mengalami kenaikan harga, gangguan pasokan, maupun potensi risiko inflasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Dengan demikian, Pemerintah Kota bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dapat mengambil kebijakan yang tepat dan terukur," katanya.

Subrata juga menekankan keberhasilan EWS sangat bergantung pada kualitas data dan sinergi antarlembaga. Karena itu, ia mengajak Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, perangkat daerah, pengelola pasar, hingga akademisi untuk terus memperkuat kolaborasi dalam penyediaan data, penyusunan indikator, validasi informasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan.

Ia berharap hasil FGD tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi menghasilkan sistem yang aplikatif, memiliki metodologi kuat, indikator yang terukur, dan dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Pematangsiantar Ahmadi Rahman mengatakan, FGD tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui pemanfaatan Early Warning System yang lebih cepat, presisi, dan berbasis data.

Menurut Ahmadi, inflasi Kota Pematangsiantar pada periode terakhir tercatat mengalami deflasi sebesar -0,07 persen (month to month/mtm) akibat pengaruh base effect dari tingginya inflasi pada bulan sebelumnya.

"Meski secara bulanan mengalami deflasi, tekanan inflasi tahunan tetap perlu dicermati, terutama dari kelompok volatile food yang sangat dipengaruhi kondisi pasokan," ujarnya.

BI Pematangsiantar, lanjut Ahmadi, telah menginisiasi dashboard EWS berbasis Microsoft Excel dengan memanfaatkan data Survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Kota Pematangsiantar sebagai dasar pemantauan harga harian.

Ia menjelaskan, sistem tersebut tidak hanya memantau perubahan harga, tetapi juga menghitung kontribusi setiap komoditas terhadap inflasi sehingga intervensi pemerintah dapat diprioritaskan pada komoditas yang memberikan dampak terbesar.

Selain itu, BI juga menerapkan metode Alert for Price Spikes (ALPS) untuk mendeteksi potensi lonjakan harga melalui perbandingan harga aktual dengan harga normal berdasarkan tren jangka panjang, pola musiman, dan deviasi harga.

"Hasil pengolahan EWS menggunakan Python mampu menghasilkan grafik dan indikator yang memudahkan TPID mengidentifikasi apakah suatu komoditas masih dalam kondisi normal atau mulai menunjukkan sinyal risiko," jelasnya.

Ke depan, EWS diharapkan tidak hanya menjadi alat pemantauan, tetapi juga menjadi dasar pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, inspeksi pasar, hingga strategi komunikasi publik.

Ahmadi menambahkan, Pemerintah Kota Pematangsiantar juga telah mengembangkan portal TPID sebagai sarana pemantauan dan publikasi perkembangan harga. Menurutnya, sinergi seluruh organisasi perangkat daerah menjadi kunci agar pengendalian inflasi dapat dilakukan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan mudah dipahami masyarakat.

FGD tersebut turut menghadirkan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Dr. Rulianda Purnomo Wibowo SP MEc, sebagai narasumber.(*)