Mathla’ul Anwar Apresiasi Sarasehan Ulama dan Aktivis Islam, Sayangkan Wali Kota Tak Hadir

RUBIS.ID, MEDAN — Sekretaris Pengurus Daerah Mathla’ul Anwar Kota Medan, Islahuddin Panggabean, mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan Ulama, Ormas, dan Aktivis Islam yang digelar di Hotel Madani Medan, Sabtu (15/8/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan PT Media Andalan Mawaddah pimpinan Erri Rahman Damanik tersebut mengangkat tema *“Peran Ulama, Ormas, dan Aktivis Islam dalam Menciptakan Kota Medan yang Tertib, Bersih, dan Nyaman Menuju Medan untuk Semua.”* Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Panitia Abdullah Fathoni.

Islahuddin menilai sarasehan tersebut menjadi forum penting untuk mempertemukan ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, aktivis, pers, dan pemerintah dalam membahas berbagai persoalan yang berkembang di Kota Medan.

“Alhamdulillah, apa yang dilakukan Bang Erri sangat baik. Pers sebagai pilar keempat demokrasi tentu memiliki peran penting dalam penyampaian informasi dan transparansi kepada publik. Sementara ulama berperan menjaga moral, etika, dan kondusivitas masyarakat. Kedua elemen ini perlu berkolaborasi dalam mendukung jalannya pemerintahan,” ujar Islahuddin.

Menurutnya, kolaborasi antara pers, ulama, dan pemerintah dapat dibangun melalui pembagian peran yang saling melengkapi. Ulama, kata dia, dapat membantu mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat, pers mengamplifikasi persoalan tersebut kepada publik, sedangkan pemerintah mengambil langkah penyelesaian melalui kebijakan.

“Kolaborasi pers, ulama, dan pemerintah yang baik pernah terjadi dalam sejumlah momentum, salah satunya dalam kasus penutupan lokalisasi Dolly di Surabaya. Begitu juga dengan peristiwa 212 beberapa tahun lalu,” katanya.

Sarasehan tersebut diikuti sekitar 40 tokoh ulama dan pimpinan ormas Islam. Kegiatan diawali dengan pengantar dari Sakhyan Asmara dan dipandu Ustaz Abdul Latif Khan serta Zulkarnaen Sitanggang.

Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko, Prof. Dr. Mohd Hatta, Amhar Nasution, KH Zulfikar Hajar, dan Azwir Ibnu Aziz.

Turut hadir Ketua PD Al-Washliyah Dr. H. Abdul Hafiz Harahap, Wakil Ketua PD Muhammadiyah Dr. (C) Eka Putra Zakran, Buya Rafdinal, serta perwakilan sejumlah organisasi Islam lainnya, termasuk FPI, FUI, Fosil BKM, dan perwakilan masyarakat Melayu.

Salah satu poin yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah dukungan terhadap kebijakan Wali Kota Medan dalam melakukan penataan penjualan daging non-halal di Kota Medan.

Islahuddin mengatakan, persoalan tersebut sejatinya telah memiliki sejumlah landasan hukum melalui berbagai peraturan daerah yang berlaku di Kota Medan.

“Apa yang terjadi dan menjadi keresahan beberapa waktu lalu sebenarnya telah memiliki landasan hukum, di antaranya Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Perda Halal dan Higienis, Perda PKL, maupun Perda Ternak Kaki Empat yang telah berjalan di Kota Medan,” ujarnya.

Meski memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan sarasehan, Islahuddin menyayangkan ketidakhadiran langsung Wali Kota Medan dalam kegiatan tersebut.

Menurutnya, kehadiran langsung kepala daerah akan memberikan ruang dialog yang lebih luas antara pemerintah dengan para ulama, pimpinan ormas, dan aktivis Islam yang hadir.

“Yang kami sayangkan adalah Wali Kota tidak hadir secara langsung untuk menjumpai para ulama dan pimpinan ormas. Padahal, forum seperti ini sangat baik untuk membangun komunikasi dan menyerap langsung masukan dari para tokoh agama dan masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Medan diketahui diwakili oleh Staf Wali Kota, Adlan.(*)