FEKDI x IFSE 2026 Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Daerah
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama para pejabat dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta International Convention Center, Jakarta.
RUBIS.ID, JAKARTA – Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026) menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), 24–26 September 2026, tersebut disinergikan dengan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi (PI) serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Agenda tersebut turut dirangkaikan dengan pemberian TPID Awards 2026 dan Championship TP2DD sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi dan kinerja daerah dalam meningkatkan efisiensi tata kelola.
Sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah menjadi salah satu agenda penting dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya perhatian terhadap perkembangan inflasi di daerah.
Koordinasi dengan kepala daerah dilakukan untuk memantau perkembangan harga berbagai komoditas, mengidentifikasi komoditas yang perlu mendapat perhatian, sekaligus menentukan langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga.
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Pada Agustus 2026, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 3,19 persen (yoy), sedangkan inflasi pangan bergejolak atau volatile food mencapai 4,06 persen (yoy).
Sementara itu, sasaran inflasi 2026 berada pada kisaran 2,5±1 persen.
Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat bauran kebijakan dan sinergi TPID/TPIP melalui implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) serta langkah antisipasi terhadap risiko gangguan cuaca El Niño.
Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran pada 2026 dan 2027.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga diumumkan pemenang TPID Awards 2026.
Penghargaan diberikan kepada TPID provinsi berkinerja terbaik, kabupaten/kota berkinerja terbaik, serta kabupaten/kota berprestasi.
Para penerima TPID Awards 2026 juga direkomendasikan untuk memperoleh tambahan insentif fiskal sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pengendalian inflasi.
Pemberian penghargaan tersebut sekaligus diharapkan mendorong pemerintah daerah semakin memperkuat berbagai upaya menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.
Selain pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah menjadi bagian penting dalam agenda FEKDI x IFSE 2026.
Digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, memperkuat konektivitas antarpelaku ekonomi serta mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis data.
Digitalisasi juga diharapkan mampu memperkuat keterhubungan antara pemerintah, pelaku usaha, sektor keuangan dan masyarakat.
Dengan semakin terintegrasinya sistem digital, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi layanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi berbagai inovasi dalam sistem pembayaran digital, termasuk QRIS dan BI-FAST.
Namun, menurutnya, digitalisasi tidak boleh berhenti pada penerapan teknologi.
“Digitalisasi adalah pintu masuk transformasi. Tapi transformasi tidak berhenti di digitalisasi. Pertanyaan besarnya, apakah menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, ekonomi dan keuangan digital membutuhkan infrastruktur yang mampu menghubungkan manusia, wilayah, pasar dan pusat-pusat pertumbuhan.
Dengan dukungan infrastruktur digital yang cepat, terkoneksi dan terintegrasi dengan infrastruktur fisik, transformasi digital diharapkan mampu menghasilkan ekonomi yang lebih produktif, masyarakat yang semakin terhubung dan pembangunan yang lebih merata.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya sinergi kebijakan agar transformasi digital memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian.
Menurut Destry, pembangunan ekosistem digital nasional perlu dilakukan secara terintegrasi sehingga sektor usaha, sektor keuangan dan pemerintah dapat saling terhubung.
“Kami mengusung semangat Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa untuk menyatukan infrastruktur digital nasional, menghubungkan sektor usaha, sektor keuangan, dan pemerintah, serta membangun standar agar seluruh ekosistem terkoneksi dan berbicara dalam bahasa yang sama,” ujar Destry.
Transformasi digital tersebut diperkuat melalui prinsip 3I, yakni Impactful, Inklusif, dan Integratif.
Prinsip Impactful menekankan manfaat nyata digitalisasi, Inklusif memastikan akses yang semakin luas bagi masyarakat, sedangkan Integratif mendorong terciptanya ekosistem digital yang semakin terhubung.
Penguatan pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas terkait, asosiasi dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam memastikan transformasi digital berjalan seiring dengan agenda stabilitas ekonomi.
Melalui FEKDI x IFSE 2026, sinergi kebijakan tersebut diharapkan dapat terus diperkuat sehingga transformasi ekonomi dan keuangan digital tidak hanya menghadirkan inovasi teknologi, tetapi juga mendukung efisiensi, konektivitas, daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
(HARRY)