RUBIS.ID, SIANTAR – Sejumlah mahasiswa di wilayah Siantar–Simalungun menggelar diskusi publik yang membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber yakni Presiden Mahasiswa Universitas Efarina Pandes Nababan, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi Nia Ramadhani Damanik, serta Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Rado Sidauruk.

Kegiatan diawali dengan seremoni pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Mars Mahasiswa. Perwakilan komunitas Ruang Rakyat, Fauzan Pasaribu, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi tersebut sekaligus membuka kegiatan yang mengusung tema “MBG: Peluru Nyasar atau Tabungan Peluru”.

Diskusi yang dipandu oleh moderator Randa tersebut diawali dengan pemaparan dari Rado Sidauruk. Ia menilai program MBG berpotensi memengaruhi ruang fiskal negara dan sentimen pasar.

Soroti Keberlanjutan Fiskal

Dalam pemaparannya, Rado menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program MBG pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp335 triliun, termasuk alokasi dari anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun. Menurutnya, angka tersebut dinilai sangat besar dan berpotensi memengaruhi keberlanjutan fiskal negara.

Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2025 anggaran MBG sebesar Rp71 triliun, namun pada 2026 meningkat signifikan menjadi sekitar Rp355 triliun. Lonjakan anggaran tersebut dinilai dapat berpotensi meningkatkan risiko defisit anggaran.

“Data akhir Desember 2025 menunjukkan defisit anggaran mencapai Rp695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB. Sementara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 membatasi defisit maksimal 3 persen dari PDB. Artinya kondisi ini sudah sangat mendekati batas aman,” ujarnya.

Selain itu, Rado juga menyoroti dampak program terhadap stabilitas harga bahan pangan. Ia menyebut beberapa komoditas seperti ayam potong (broiler) yang sebelumnya sekitar Rp26 ribu kini mencapai Rp44 ribu, serta kenaikan harga telur dan sayuran.

Menurutnya, tingginya kebutuhan bahan baku untuk dapur SPPG dalam program MBG berpotensi memengaruhi pasokan di pasar tradisional sehingga memicu tekanan harga bagi para pedagang.

“Dengan anggaran sebesar Rp335 triliun, seharusnya masih banyak sektor lain yang lebih krusial yang dapat menjadi prioritas bagi masyarakat,” katanya.

Soroti Persoalan Teknis Pelaksanaan

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Efarina Pandes Nababan menyoroti berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan program MBG. Ia menilai meskipun tujuan program tersebut baik untuk meningkatkan gizi anak-anak, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala.

Pandes menilai kesiapan sistem distribusi makanan, pengawasan kualitas makanan, serta standar higienitas masih perlu diperkuat. Ia juga menyinggung adanya beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi di sejumlah daerah dalam pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, program dengan anggaran besar harus disertai transparansi serta pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan persoalan baru.

“Mahasiswa tidak menolak upaya peningkatan gizi masyarakat, namun pemerintah harus memastikan program ini dijalankan dengan sistem yang matang, aman, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.

Ia juga menyarankan agar program tersebut dapat dihentikan sementara apabila dinilai belum siap sepenuhnya, sehingga pemerintah memiliki waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

“Jika program ini memang belum benar-benar matang, lebih baik dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi agar dapat mencapai target sesuai yang diharapkan,” ujarnya.

Dinilai Belum Selaras dengan Persoalan Pendidikan

Pandangan lain disampaikan Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi, Nia Ramadhani Damanik. Ia menyoroti relevansi program MBG dengan kondisi dunia pendidikan saat ini.

Menurutnya, penggunaan anggaran negara yang sangat besar untuk program tersebut dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan berbagai persoalan mendasar di sektor pendidikan yang masih membutuhkan perhatian serius.

Ia menyebut masih banyak sekolah yang memiliki fasilitas tidak layak, ketimpangan akses pendidikan, hingga kesejahteraan guru yang belum optimal.

“Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa kebijakan besar sering kali tidak berjalan seiring dengan kebutuhan paling mendasar dalam sistem pendidikan,” ujarnya.

Nia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap program MBG agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap dunia pendidikan maupun martabat para guru.

Diskusi publik tersebut diharapkan dapat menjadi ruang dialog kritis antara mahasiswa dan pemerintah dalam menyikapi berbagai kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara serta kesejahteraan masyarakat.(*)