Ket: Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKB, Lailatul Badri, menyampaikan pandangannya saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) terkait proyek Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan.(Foto: tim/ ist)

RUBIS.ID, MEDAN – Proyek Bus Rapid Transit (BRT) senilai Rp1,9 triliun yang tengah dipersiapkan di Kota Medan kembali menjadi perhatian kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKB, Lailatul Badri, menyoroti sejumlah potensi persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius, mulai dari dampak terhadap lalu lintas hingga beban pembiayaan yang dapat memengaruhi keuangan daerah.

Sorotan tersebut disampaikan Lailatul Badri usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan terkait pelaksanaan proyek BRT di Kota Medan.

Menurutnya, DPRD tidak menolak kehadiran transportasi publik modern yang bertujuan meningkatkan layanan mobilitas masyarakat. Namun, seluruh aspek teknis, dampak sosial, serta kesiapan infrastruktur harus dikaji secara matang agar manfaat yang diperoleh benar-benar optimal.

“Walaupun proyek ini akan tetap berjalan, setidaknya masyarakat harus tahu bahwa kami di DPRD tidak diam. Kami sudah menyampaikan berbagai masukan dan kekhawatiran dalam rapat. Namun tentu ada batas kewenangan yang kami miliki,” ujar Lailatul Badri, Senin (8/6/2026).

Ia menilai kondisi ruas jalan di Kota Medan berbeda dengan kota-kota besar lain yang telah menerapkan sistem transportasi massal serupa. Menurutnya, penggunaan sebagian badan jalan untuk jalur khusus BRT berpotensi mengurangi ruang kendaraan lain dan memicu kemacetan di sejumlah titik.

“Jangan samakan Medan dengan Jakarta. Jakarta memiliki badan jalan yang jauh lebih lebar, sementara kondisi jalan di Medan rata-rata pas-pasan. Ketika sebagian ruas dipakai untuk jalur BRT, otomatis ruang kendaraan lain menjadi sempit dan menimbulkan kemacetan,” katanya.

Selain persoalan lalu lintas, Lailatul Badri juga menyoroti sumber pembiayaan proyek yang disebut berasal dari dukungan Bank Dunia. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai skema pendanaan tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Sering disebut bantuan World Bank, padahal pada kenyataannya itu tetap pinjaman yang nantinya harus dibayar kembali. Ini perlu dipahami masyarakat agar tidak terjadi salah persepsi,” tegasnya.

Politisi perempuan tersebut juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menanggung biaya operasional BRT setelah proyek berjalan. Ia menyinggung kondisi layanan transportasi massal yang saat ini telah beroperasi di Kota Medan, yang menurutnya masih membutuhkan subsidi cukup besar.

“Saat ini saja operasional Trans Medan atau Bus Way disebut hanya menghasilkan PAD sekitar Rp8 miliar per tahun, sementara biaya operasionalnya bisa mencapai lebih dari Rp90 miliar per tahun. Apalagi nanti jika ada tambahan sekitar 200 armada BRT, tentu biaya operasional dan perawatan akan semakin besar,” ungkapnya.

Karena itu, ia meminta agar aspek keberlanjutan pembiayaan menjadi perhatian utama sebelum proyek dijalankan secara penuh.

“Apakah ini sudah benar-benar menjadi bahan pertimbangan? Jangan sampai nanti APBD Kota Medan justru terbebani terlalu besar,” tambahnya.

Di sisi lain, Lailatul Badri menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, terutama penanganan banjir yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kota Medan.

“Masalah utama Kota Medan saat ini adalah penanganan banjir. Itu yang menurut kami harus lebih diprioritaskan. Jangan sampai muncul proyek besar lain sementara persoalan mendasar masyarakat belum selesai,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat terkait manfaat, risiko, serta dampak jangka panjang proyek BRT. Menurutnya, transparansi dan kajian yang komprehensif menjadi kunci agar proyek tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi warga Kota Medan.

“Kami mendukung pembangunan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat. Namun semua harus dihitung secara matang agar manfaatnya sebanding dengan biaya dan dampak yang ditimbulkan,” pungkasnya.(*)