RUBIS.ID, LANGKAT - Plt Bupati Langkat H.Syah Afandin SH membuka rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, bertempat di ruang pola bawah kantor Bupati Langkat Senin (4/12/2023).

Turut hadir dalam kegiatan, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Para Kepala Perangkat Daerah, Camat Se Kabupaten Langkat, Kepala Desa dan Lurah se-kabupaten Langkat.

Kepala BAPEDA Langkat Hj.Rina Wahyuni Marpaung,S.STP,AAP menyampaikan Latar belakang kegiatan ini bertujuan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Langkat yang telah ditetapkan dan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Langkat.

Di mana menjadi target 0% pada tahun 2024 ini sesuai dengan sustainable Development Goals yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional maupun provinsi dan kabupaten.

Kegiatan ini dilaksanakan atas dasar hukum pelaksanaan dengan adanya instruksi Presiden, Gubernur Sumatera utara seta keputusan Bupati langkat tentang penanggulangan kemiskinan ekstrim.

Kita bedah sedikit dengan jumlah penduduk kabupaten langkat yang berjumlah 1 juta lebih kita mendapatkan dengan capaian kita 9,4 % masih banyak lagi penduduk kita yang masi berada di garis miskin.

Maka dari itu saya berharap peran kepala desa dan lurah untuk segera memberikan data kepada tim untuk di verifikasi dan validasi jumlah kemiskinan yang ada di desa, dan saya harap juga kepada kepala desa agar memikirkan pengunaan anggaran desa untuk penanganan kemiskinan ekstrim di desa bapak/ibu.

Seperti yang sama kita ketahui bersama banyak anggaran desa hanya untuk pembangunan infrastruktur.

Ditempat yang sama plt.Bupati Langkat H. syah Afandin SH mengatakan, pengurangan peningkatan kemiskinan ekstrim di langkat masih belum sempurna apa yang kita inginkan.

Walaupun dari pusat kita mendapatkan insentif sudah mencapai angka penurunan penanganan kemiskinan ekstrim.

Semua ini salah saya selaku ketua tim, ke depannya saya berharap kepada desa-desa harus segerah memberikan data-data agar di verifikasi dan di validasi oleh tim demi memperbaiki serta mengatasi kemiskinan ekstrim di langkat.

Untuk itu kita tidak hanya memikirkan apa yang harus mereka makan saja namun kita harus memikirkan apa kebutuhan mereka sehingga bisa terlepas dari kemiskinan itu sendiri.

Seperti contoh di kecamatan yang daerah pesisir kita tidak bisa memberikan bantuan hanya sekarung beras namun kita harus bersama memikirkan bagaimana daerah pesisir dengan mayoritas nelayan.

Dia akan mencari ikan tidak memiliki sampan jadi itu yang harus kita pikirkan, atau pun bagi masyarakat yang berada dalam kemiskinan ekstrim bagai mana pemerintah memberikan bantuan modal untuk berusaha agar terlepas dari kemiskinan.

Sebentar lagi habis masa jabatan saya, jika ada ridoh Allah nanti disambung, kalau tidak harus ada saya buat semasa saya menjabat.

Ini bukan tangung jawab kita antara kita dan pemerintah, tanggung jawab yang sangat besar dan harus di pertanggung jawabkan kepada Allah apa yang sudah kita lakukan sebagai pemimpin, tutupnya.(HND)