Ketua KPU Nias Selatan Bantah Tuduhan Suap dalam Seleksi PPS

RUBIS.ID, NIAS SELATAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nias Selatan, Benimeritus Halawa, dengan tegas membantah tuduhan yang dilontarkan oleh salah satu media lokal mengenai dugaan suap dalam proses seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2024. Dalam berita yang dirilis media tersebut, KPU Nias Selatan disebutkan membanderol biaya Rp 3 juta hingga Rp 4 juta bagi peserta yang ingin lolos seleksi PPS. Benimeritus Halawa menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar dan menyesatkan.

"Kami sangat menyayangkan adanya berita yang menuduh KPU Nias Selatan melakukan praktik suap dalam proses seleksi PPS pada Pilkada 2024. Saya pastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Proses seleksi PPS dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan," ujar Benimeritus Halawa saat dihubungi oleh media ini, Jumat (21/6/2024).

Ia menambahkan bahwa mungkin ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan situasi dengan menjual-jual nama komisioner KPU Nias Selatan untuk keuntungan pribadi. "Mungkin banyak calo yang mengatasnamakan Komisioner KPU dan menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Ini adalah tindakan kriminal yang tidak ada kaitannya dengan KPU Nias Selatan. Kami akan terus berupaya untuk memberantas praktik tersebut," tegasnya.

Dalam upaya menjaga integritas proses seleksi PPS, KPU Nias Selatan telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan seleksi berjalan secara adil dan transparan. Setiap tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga independen. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi praktik-praktik kecurangan.

"Kami mengundang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses seleksi ini. Jika ada indikasi kecurangan, kami harap segera melaporkannya kepada pihak berwenang. KPU Nias Selatan berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pemilihan," jelas Benimeritus Halawa.

Selain itu, ia juga mengajak semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. "Di era digital seperti sekarang, informasi sangat mudah tersebar. Namun, kita harus bijak dalam menerima informasi dan memastikan kebenarannya sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Saya harap masyarakat dapat lebih kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," pesannya.

Selain pengakuan Ketua KPU Nias Selatan di atas, media ini juga menghubungi salah seorang PPS yang juga telah dinyatakan lulus untuk memastikan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Salah seorang PPS yang bernama Eriusman Duha, S.H. menyampaikan bahwa dalam proses perekrutan PPS, diat tidak melihat dan tidak ada dimintai uang atau apapun agar lulus PPS.

"Saya sama sekali gak dimintai uang atau apapun itu agar lulus PPS, jadi kalau ada yang mengatakan ada yang dimintai uang, itu menurut saya, informasi yang kurang jelas," kata Eriusman yang dihubungi melalui selulernya.

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya dan tidak terpengaruh oleh berita-berita yang tidak akurat. KPU Nias Selatan berkomitmen untuk terus bekerja dengan transparan dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi menjamin pemilu yang jujur dan adil. (Ikhtiar Wau)

Komentar

Loading...