RUBIS.ID, JAKARTA – Pegiat sosial politik, Ivan Suaidi, memberikan sorotan tajam terkait tantangan pemerintahan dan pembangunan di daerah perbatasan dalam Seminar Nasional bertema “Tantangan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Perbatasan dalam Perspektif Otonomi Daerah”. Seminar ini diselenggarakan oleh Komite I DPD RI bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), bertempat di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan dihadiri oleh berbagai tokoh penting, Hadir sebagai narasumber Prof. R. Siti Zuhro (BRIN), Fachrul Razi (Ketua Komite I DPD RI), Sylviana Murni (Wakil Ketua Komite I DPD RI), dan Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara serta Ketua Asosiasi Pemerintahan Daerah Perbatasan). Seminar dipandu oleh Yusuf Maulana, Peneliti Pusat Riset Politik BRIN.

Dalam forum tersebut, Ivan Suaidi menegaskan pentingnya pemerintah memberikan perhatian khusus kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang hingga kini masih menghadapi banyak kendala di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

"Daerah perbatasan masih tertinggal, padahal potensinya besar. Pemerintah harus fokus pada pembangunan daerah 3T dengan tindakan nyata, rencana yang jelas, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat," ujar Ivan Suaidi, mahasiswa doktoral Universitas Ciputra sekaligus pegiat sosial.

Menurut Ivan, situasi di daerah perbatasan tidak lagi seperti di masa penjajahan atau zona perang, namun sayangnya masyarakat di wilayah 3T masih jauh dari kesejahteraan. Infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, air bersih, dan listrik, masih menjadi permasalahan serius di daerah tersebut. "Ini adalah masalah yang harus segera diselesaikan agar masyarakat di daerah 3T dapat merasakan pembangunan yang merata," tambahnya.

Ivan juga mengapresiasi pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029 semoga banyak membawa pembenahan dan perubahan, namun memberikan aspirasi dan harapan yang besar agar pemerintah fokus pada pengembangan wilayah perbatasan. “Dengan sumber daya manusia yang kompeten, pemerintah diharapkan dapat mengelola berbagai persoalan di daerah 3T, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan bersama,” tegas Ivan.

Aspirasi dan Masukan untuk Pemerintah Prabowo Subianto

Ivan Suaidi berharap agar pemerintahan di bawah kepemimpinan bapak Prabowo Subianto lebih proaktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang jelas untuk daerah 3T. Dia menekankan bahwa pembangunan di daerah perbatasan harus menjadi prioritas utama dengan grand design dan road map yang konkret. Tidak hanya sekadar retorika, tetapi juga tindakan nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Pemerintah harus berani membuat kebijakan yang berpihak pada masyarakat perbatasan. Potensi wilayah ini sangat besar, namun tanpa intervensi yang serius dan komprehensif, kesejahteraan masyarakat akan tetap terpinggirkan," tutup Ivan

Indonesia memiliki potensi besar, namun tanpa manajemen yang tegas, terarah, dan konsisten, negara ini akan sulit mengejar ketertinggalan. Pemerintah harus mengutamakan tindakan nyata, bukan hanya janji politik, serta melibatkan semua elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Inilah saatnya bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa pembangunan merata bukan sekadar wacana, tetapi realitas yang bisa dirasakan oleh setiap warga negara, dari Sabang sampai Merauke. Pembangunan tidak boleh lagi bersifat sentralistik, tetapi harus desentralistik, dengan memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi wilayahnya secara optimal.

Dengan seminar ini, diharapkan aspirasi dan masukan dari para pegiat sosial serta akademisi dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan, serta memastikan bahwa Indonesia tumbuh merata, tidak hanya di pusat kota, tetapi juga di daerah-daerah terluar yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.(Red)