Pemprov Sumut Dukung Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah untuk Swasembada Pangan
Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mengikuti zoom meeting dengan Wamentan RI Sudaryono pada Rapat Koordinasi Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah dalam Mendukung Swasembada Pangan, dari Ruang Kerja Wakil Gubernur Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (20/6/2025).
RUBIS.ID, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan komitmennya mendukung program percepatan optimalisasi lahan dan pencetakan sawah yang dicanangkan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Percepatan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, secara virtual dari ruang kerjanya di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (20/6/2025).
“Kita (Pemprov Sumut) tentu sangat mendukung upaya percepatan optimalisasi lahan dan cetak sawah, guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” ujar Surya.
Menurutnya, monitoring ini merupakan langkah penting untuk mengevaluasi dan mempercepat pelaksanaan program, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga instansi terkait. Upaya ini diharapkan dapat memperluas areal tanam dan meningkatkan produksi pangan secara signifikan.
Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumut, pada tahun 2025 telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengairan di lahan sawah sebagai bagian dari program optimalisasi lahan rawa seluas 33.945 hektare. Dari jumlah tersebut, konstruksi telah dilaksanakan di 11.509 hektare, sementara 22.436 hektare masih dalam proses pengerjaan.
Selain lahan rawa, Pemprov Sumut juga tengah melakukan Survei Investigasi dan Desain (SID) pada lahan non-rawa di 18 kabupaten/kota dengan total areal 15.811 hektare. Usulan cetak sawah baru juga diajukan oleh enam kabupaten dengan total luas lahan mencapai 6.000 hektare. Namun, beberapa usulan masih menunggu verifikasi karena terdapat tumpang tindih dengan kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU), serta menunggu pembaruan usulan Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL).
“Diharapkan seluruh proses ini berjalan lancar sehingga benar-benar dapat mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” tutur Surya.
Sementara itu, Wamentan Sudaryono dalam arahannya menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi untuk anggaran pengolahan lahan, baik pada lahan pasca optimalisasi maupun perluasan areal pertanian. Ia juga meminta kepala daerah mempercepat penerbitan dokumen administrasi seperti SK KPA dan pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan.
“Penyelesaian SID untuk kontrak konstruksi tidak perlu menunggu seluruh SID selesai. Laksanakan secara bertahap sesuai dengan yang telah rampung,” tegasnya.
Turut mendampingi Wagub Sumut dalam Rakor tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Rajali. Hadir secara virtual, Sekjen Kementan Ali Jamil, dan Plt Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Husnain. (Harry)