Gubernur Sumut Dorong Maksimalisasi Program KPR FLPP untuk Permudah Akses Rumah Layak
RUBIS.ID, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, mendorong seluruh bupati dan wali kota se-Sumut untuk memaksimalkan pelaksanaan Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Program ini dinilainya sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.
Bobby menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (30/6/2025).
“Ini program yang luar biasa dari Presiden RI. Harus dimaksimalkan, terutama di kabupaten/kota, karena akan sangat membantu masyarakat kita yang belum memiliki rumah. Program ini juga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat,” ujar Bobby.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat bahwa baru 73,47% rumah tangga di Sumut memiliki akses terhadap hunian layak. Artinya, dari sekitar 1,5 juta rumah tangga di Sumut, masih ada lebih dari 400.000 rumah tangga yang belum mendapatkan hunian yang layak.
Program FLPP hadir dengan sejumlah keunggulan. Masyarakat hanya perlu membayar uang muka 1% dari harga rumah, dan menikmati suku bunga tetap 5% sepanjang masa kredit. Di Sumut, harga rumah program FLPP ditetapkan sebesar Rp166 juta, sehingga uang muka yang dibutuhkan hanya sekitar Rp1 juta lebih.
“Ini benar-benar terjangkau. Suku bunganya juga lebih rendah dibanding KPR lainnya. Banyak keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat jika program ini kita persiapkan dan maksimalkan,” tambah Bobby.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa hingga 25 Juni 2025, realisasi KPR FLPP di Sumut baru mencapai 4,32% atau sekitar 5.003 unit dari target. Oleh sebab itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi program secara masif agar lebih banyak masyarakat dapat mengaksesnya.
Heru juga menjelaskan, FLPP mengutamakan rumah ready stock (siap huni), bukan rumah setengah jadi. Proses pengajuan KPR dapat dilakukan melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera), dan rumah yang tersedia dapat dilihat melalui situs sikumbang.tapera.go.id.
“Kita tidak menjual desain atau rumah setengah jadi, tapi unit yang benar-benar sudah siap huni. Debitur juga diminta datang langsung melihat rumah pilihan mereka dan melakukan selfie di lokasi. Ini agar rumah yang diterima benar-benar sesuai standar,” jelas Heru dalam rapat virtual.
Lebih lanjut, Heru mengatakan bahwa pengawasan ketat juga dilakukan oleh lebih dari 20 asosiasi pengembang yang terdaftar di aplikasi SIRENG, dan lokasi perumahan juga terdaftar dalam SIKUMBANG. Dengan sistem ini, pengawasan terhadap kualitas rumah bisa lebih optimal.
“Semua berjalan by system dan diawasi ketat. Kami ingin pastikan masyarakat tidak mendapatkan rumah yang retak dindingnya, sanitasi buruk, atau akses jalan yang tidak memadai,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini juga diikuti oleh Plh Sekdaprov Sumut M. Armand Effendy Pohan, para bupati/wali kota se-Sumut, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta perwakilan BP Tapera. (Harry)