Satgas Pangan Sidak Kilang Padi di Deli Serdang, Temukan Harga Gabah Tinggi dan Dugaan Beras Oplosan

RUBIS.ID, MEDAN – Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di Sumatera Utara, Tim Satgas Pangan Provinsi Sumut melakukan inspeksi mendadak ke dua kilang padi di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (25/7). Tim gabungan terdiri dari KPPU Kanwil I, Satgas Pangan Polda Sumut, Disperindag Sumut, dan Binda Sumut.

Dua kilang yang menjadi sasaran sidak adalah Kilang Padi Bintang Jaya dan Kilang Padi Horas. Dari hasil peninjauan, tim menemukan sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi lonjakan harga dan keterbatasan pasokan beras di pasaran.

Kilang Bintang Jaya, produsen beras premium merek Bintang Jaya dan Lima Bintang, mengeluhkan tingginya harga gabah. Harga gabah dari wilayah Serdang Bedagai (Sergai) mencapai Rp8.200/kg, sementara dari Aceh berkisar Rp8.400–Rp8.600/kg. Imbasnya, harga jual beras medium di kilang tersebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah. Untuk beras premium, harga jual kilang mencapai Rp152.000 per karung (25 kg) atau sekitar Rp6.080/kg, belum termasuk rantai distribusi.

Sementara itu, Kilang Padi Horas yang memproduksi beras medium juga menghadapi kesulitan serupa. Kilang menjual beras mendekati Rp14.000/kg, di atas HET untuk wilayah Sumut. Saat sidak berlangsung, kilang tidak sedang memproduksi karena masih menjemur gabah yang diperoleh dari petani lokal melalui kerja sama.

Kepala KPPU Kanwil I Sumut, Ridho Pamungkas, S.IP., M.H., mengungkapkan adanya indikasi beras oplosan—beras medium yang dikemas dan dijual seolah-olah beras premium.

“Masih ditemukan kemasan tanpa label mutu, tanggal produksi, dan alamat produsen. Berat isi kemasan juga perlu diawasi meskipun masih dalam batas toleransi. Kami imbau masyarakat tidak panik karena pasokan diperkirakan kembali normal saat panen raya pada pertengahan Agustus,” ujarnya.

Ridho menambahkan, KPPU akan terus memantau struktur pasar dan rantai pasok beras. Ia menyoroti potensi ketidakefisienan pasar serta praktik distribusi yang menyimpang sebagai faktor penyebab lonjakan harga.

“Kenaikan harga tidak semata karena pasokan. Ada indikasi struktur pasar yang tidak sehat dan distribusi yang tidak transparan. KPPU mengajak pelaku usaha menjaga persaingan sehat, tidak menahan pasokan, bermain harga, atau berpraktik kartel,” tegasnya.

Kasubdit I Indagsus Ditreskrimsus Polda Sumut, AKBP Edryan Wiguna, S.I.K., M.H., turut menyampaikan pentingnya validasi data stok gabah dan beras serta penguatan peran Bulog sebagai stabilisator. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi menjelang masa paceklik atau tekanan inflasi.

“Sampel beras dari produsen telah kami ambil untuk diuji laboratorium. Beberapa pihak juga kami mintai keterangan. Hasil pemeriksaan akan kami sampaikan secara terbuka,” jelas Edryan.

Senada dengan itu, Kabid Pengembangan Dalam Negeri & Tertib Niaga Disperindag Sumut, Charles Situmorang, S.IP., M.Si., mengingatkan produsen untuk memenuhi kewajiban pencantuman informasi dalam kemasan. Ia juga memastikan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Bulog untuk mempercepat penyaluran beras SPHP guna menekan harga pasar.(*)