Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar melantik Adi Surahmat sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku Utara di Gedung Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (10/10/2025).(Dok.OJK/ist)

RUBIS.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Adi Surahmat sebagai Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku Utara. Prosesi pelantikan berlangsung di Kantor OJK, Gedung Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Pelantikan ini menjadi langkah strategis OJK dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan sektor jasa keuangan sekaligus meningkatkan layanan kepada masyarakat di wilayah timur Indonesia. Mahendra Siregar menyampaikan harapannya agar Adi Surahmat dapat segera menjalankan peran kepemimpinannya dan memastikan kehadiran OJK semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan di Maluku Utara.

Kantor OJK Provinsi Maluku Utara resmi beroperasi pada 6 Oktober 2025, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Maluku Utara. Pembukaan kantor ini merupakan bagian dari Roadmap Pembukaan Kantor OJK Baru 2024–2027, yang menargetkan kehadiran OJK di seluruh provinsi di Indonesia.

Melalui pembentukan kantor baru ini, OJK berharap dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di daerah, termasuk dalam aspek market conduct, pelaksanaan program edukasi dan literasi keuangan, serta pengembangan ekonomi daerah.

Selain itu, keberadaan Kantor OJK Provinsi Maluku Utara juga diharapkan menjadi jembatan sinergi antara sektor jasa keuangan dan pengembangan potensi ekonomi lokal, khususnya dalam mendukung industri dan komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan dengan prinsip pengawasan yang prudensial.

Sebelumnya, Provinsi Maluku Utara berada dalam wilayah kerja Kantor OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara (Sulutgomalut) yang berkedudukan di Manado. Dengan pemekaran wilayah kerja ini, OJK menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan di wilayah Maluku Utara.(*)