OJK Mulai Bangun Gedung Kantor Baru di Medan, Wujud Komitmen Perkuat Ekosistem Keuangan Daerah
Ket foto : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, bersama Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara di Medan, Jumat (7/11/2025).
RUBIS.ID, MEDAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara yang ditandai dengan seremoni peletakan batu pertama oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Adityaswara, di Medan, Jumat (7/11).
Mirza mengatakan pembangunan gedung ini tidak hanya menjadi sarana kerja baru, tetapi juga simbol komitmen OJK dalam menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Pembangunan gedung ini bukan sekadar penambahan infrastruktur, tetapi juga meneguhkan komitmen OJK untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. Kami memaknainya sebagai pusat koordinasi, ruang kolaborasi lintas lembaga, dan wujud nyata penguatan peran OJK dalam mendukung ekosistem jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Mirza.
Pembangunan ini merupakan bagian dari langkah strategis OJK dalam memperkuat perannya di daerah, terutama pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperluas mandat OJK dalam mengembangkan sektor jasa keuangan nasional.
Gedung baru OJK Sumatera Utara ini menjadi gedung ke-7 yang dibangun setelah kantor di Solo, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat. Bangunan tersebut dirancang dengan prinsip governance, sustainability, dan efisiensi, mengusung konsep bangunan hijau (green building) yang hemat energi dan ramah lingkungan, sejalan dengan agenda Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung pemerintah.
Selain memperkuat stabilitas sektor keuangan, gedung ini juga diharapkan menjadi pusat edukasi dan literasi keuangan masyarakat, termasuk dalam meningkatkan perlindungan konsumen serta percepatan inklusi keuangan.
Dalam kesempatan itu, OJK juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan, DPRD Kota Medan, Bank Indonesia, LPS, TNI, Polri, Kejaksaan, serta seluruh pelaku industri jasa keuangan atas dukungan terhadap pembangunan gedung ini.
“Kami berharap sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang baik antara OJK dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga, guna menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, inovatif, dan produktif di Sumatera Utara,” tambah Mirza.
Turut hadir Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, bersama unsur Forkopimda Kota Medan. Rico menyambut baik pembangunan gedung baru OJK tersebut dan menilai langkah ini strategis untuk memperkuat ekosistem keuangan daerah.
“Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan, kehadiran kantor OJK yang representatif di Sumatera Utara tentu sangat dinantikan. Kami berharap ini menjadi pusat koordinasi, edukasi, dan sinergi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperluas literasi dan inklusi keuangan masyarakat,” ujar Rico.
Kinerja Sektor Jasa Keuangan Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Utara menjadi kontributor terbesar PDRB di Pulau Sumatera, dengan porsi 23,6 persen dan pertumbuhan ekonomi 4,55 persen pada triwulan III 2025.
Hingga September 2025, terdapat 107 entitas perbankan, 196 entitas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), dan 96 entitas pasar modal di wilayah ini. Total penyaluran kredit perbankan mencapai Rp312 triliun, tumbuh 13,6 persen (yoy) dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di level 1,89 persen.
Penyaluran kredit terbesar berasal dari segmen korporasi (Rp138,5 triliun atau 44,37%), diikuti konsumsi (Rp92,4 triliun atau 29,62%), dan UMKM (Rp81,2 triliun atau 26,02%). Dari sisi sektor usaha, pembiayaan tertinggi disalurkan ke sektor pengolahan (25,17%), pertanian (17,41%), dan perdagangan besar (15,33%).
Sebagai pusat ekonomi dan perdagangan, Kota Medan menyumbang hampir 50 persen dari total kredit perbankan di Sumatera Utara, sekitar Rp150 triliun, yang disalurkan melalui 57 bank umum dan 16 BPR/BPRS. Selain itu, terdapat 2 entitas dana pensiun, 27 perusahaan pergadaian, dan 50 entitas PVML yang turut memperkuat aktivitas sektor keuangan di kota ini.(*)

Komentar