Ket Foto: Armada mobil tangki BBM milik PT Pertamina Patra Niaga dan mitra operasional disiagakan untuk mendukung penanggulangan bencana alam di Provinsi Aceh, guna memastikan distribusi energi tetap berjalan ke wilayah terdampak meski akses jalan terbatas.(Dok.Pertamina)

RUBIS.ID, ACEH — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina Patra Niaga terus berupaya menormalisasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Aceh, khususnya di wilayah terdampak bencana alam seperti Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah.

Secara umum, pasokan BBM di Provinsi Aceh berada dalam kondisi aman. Untuk wilayah terdampak bencana, sebanyak 97 persen Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah kembali beroperasi guna melayani kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Ia memastikan distribusi BBM tetap menjangkau masyarakat meski infrastruktur jalan di sejumlah wilayah masih terputus akibat longsor, termasuk ke daerah terpencil seperti Desa Uning Mas, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Salah satu tantangan terbesar berada di Kabupaten Bener Meriah, di mana banyak akses jalan dan jembatan yang putus akibat longsor. Namun pemerintah memberikan keringanan pembelian BBM bersubsidi secara manual tanpa barcode agar masyarakat tidak melakukan panic buying serta tetap bisa menjalankan aktivitas, termasuk menyalakan genset bantuan untuk penerangan sementara,” ujar Wahyudi, Sabtu (17/1/2026).

Ia menjelaskan, masa tanggap darurat bencana di Aceh telah beberapa kali diperpanjang. Tahap pertama berlaku pada 28 November–11 Desember 2025, dilanjutkan tahap kedua pada 12–25 Desember 2025, tahap ketiga pada 26 Desember 2025–8 Januari 2026, dan saat ini tahap keempat berlangsung pada 9–22 Januari 2026, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.

Berdasarkan hasil monitoring BPH Migas, kebijakan keringanan pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) berjalan efektif serta sesuai kebutuhan masyarakat terdampak bencana, sekaligus mendukung proses pemulihan pascabencana.

Wahyudi menambahkan, kondisi akses jalan yang masih dalam perbaikan menyebabkan armada mobil tangki yang dapat melintas hanya berkapasitas sekitar 8 kiloliter (KL). Untuk itu, diterapkan sistem distribusi khusus dengan menggunakan jerigen dan drum yang disiapkan Pertamina, lalu diangkut menggunakan kendaraan double cabin 4x4 menuju desa-desa terisolasi.

Selama masa tanggap darurat, suplai BBM dari Integrated Terminal Lhokseumawe juga disiapkan melalui hub distribusi di Blang Rakal, Kabupaten Bener Meriah, guna mempercepat penyaluran ke wilayah pergunungan dan perbukitan yang sulit dijangkau mobil tangki besar.

“Kami meninjau langsung Fuel Terminal bayangan di Blang Rakal. BBM dari Lhokseumawe dibawa menggunakan truk 16 KL, kemudian dipindahkan ke truk 8 KL dan selanjutnya disalurkan secara estafet menggunakan jerigen atau drum. Ini merupakan bukti nyata kehadiran negara di daerah bencana,” tegasnya.

Pada tahun 2025, kebutuhan BBM jenis Biosolar di Provinsi Aceh, termasuk untuk penanganan kebencanaan, mencapai 428.324 KL, sedangkan realisasi penyaluran Pertalite mencapai 576.147 KL. Selama periode bencana akhir November hingga Desember 2025, terjadi peningkatan konsumsi BBM sekitar 8 persen, namun secara nasional realisasi masih berada di bawah kuota, yakni antara 95–98 persen.

Wahyudi mengapresiasi upaya luar biasa PT Pertamina Group dalam menjaga keandalan pasokan energi di Aceh, terutama di wilayah terdampak bencana.

“PT Pertamina Patra Niaga memiliki tanggung jawab penuh dalam normalisasi penyediaan dan penyaluran BBM di Aceh. Kami memastikan seluruh implementasinya berjalan sesuai tata kelola dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Ia berharap bencana ini menjadi pembelajaran penting agar skema distribusi Reguler, Alternatif, dan Emergency (RAE) selalu diaktifkan untuk menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto turut mengapresiasi kinerja Pertamina Patra Niaga yang dinilai sigap dan adaptif dalam penyaluran BBM melalui berbagai moda transportasi, baik darat, laut, maupun udara, termasuk menggunakan pesawat Hercules.

“Kondisi di lapangan secara umum sudah hampir pulih meski masih ada akses jalan yang belum dapat dilalui. Keringanan pembelian BBM selama masa tanggap darurat harus dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan perlu disosialisasikan kembali menjelang masa darurat berakhir agar masyarakat tidak kaget,” ujar pria yang akrab disapa Baher.

Di sisi lain, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sumatera Bagian Utara, Sunardi, menegaskan bahwa pasokan BBM di Aceh saat ini dalam kondisi aman. Integrated Terminal Lhokseumawe menjadi salah satu fasilitas utama yang menyuplai wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, dan sekitarnya.

“Kondisi stok BBM saat ini mencukupi, dengan ketahanan Biosolar sekitar 5 hari dan Pertalite 5,6 hari. Stok ini akan bertambah dengan kedatangan kapal BBM dalam waktu dekat,” jelas Sunardi.

Ia menambahkan, melalui skema distribusi estafet, pemulihan pasokan energi di Bener Meriah dan Aceh Tengah terus menunjukkan perbaikan. Saat ini dioperasikan 8 unit mobil tangki 16 KL sebagai feeder serta 10 unit mobil tangki 8 KL untuk menyuplai masing-masing empat SPBU di Bener Meriah dan Aceh Tengah.

“Untuk Bener Meriah, suplai telah mencapai sekitar 85 persen dari kebutuhan normal, sedangkan Aceh Tengah sekitar 75 persen. Jika jalur utama sudah dapat dilalui mobil 16 KL, maka distribusi akan kembali normal langsung dari Depot Lhokseumawe. Kami berharap cuaca membaik dan akses segera terbuka,” pungkasnya. (*)