RUBIS.ID, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kota Tanjungbalai Tahun 2027 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota Tanjungbalai.

Konsultasi publik ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025–2029. Tahun 2027 sendiri merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung menegaskan bahwa RKPD memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan arah kebijakan daerah tetap sejalan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

“RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2027 disusun untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah, menjaga konsistensi kebijakan pembangunan jangka menengah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Perencanaan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kapasitas fiskal daerah, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa pemulihan dan penguatan ekonomi daerah masih menjadi isu strategis utama karena berkaitan langsung dengan upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup juga tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pembangunan ke depan turut disampaikan, di antaranya sedimentasi Sei Silau dan Sei Asahan, penanggulangan dan pencegahan banjir, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, serta pelaksanaan program nasional Asta Cita, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih, termasuk antisipasi terhadap isu global.

“Berbagai tantangan seperti keterbatasan fiskal, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola pemerintahan menuntut perencanaan yang cermat, terarah, dan berbasis data. Pemerintah daerah harus semakin efektif dan efisien agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.

Sejalan dengan tahapan RPJMD 2025–2029, Nurmalini memaparkan bahwa tema pembangunan RKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2027 adalah:

“Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas SDM berbasis potensi lokal dan inklusivitas.”

Tema tersebut berorientasi pada penguatan potensi lokal melalui inovasi sektor perdagangan, UMKM, dan perikanan, disertai pelatihan keterampilan, peningkatan mutu pendidikan, serta perluasan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif.

Menurutnya, tema tersebut mencerminkan komitmen Pemko Tanjungbalai dalam mewujudkan pembangunan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi sebagai pengungkit peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus menitikberatkan pada pencapaian indikator program strategis dan prioritas daerah yang disusun secara cermat, terintegratif, efektif, efisien, berkelanjutan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui forum konsultasi publik ini, Pemko Tanjungbalai berharap seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, maupun perwakilan masyarakat dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap isu strategis, permasalahan daerah, serta usulan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

“Kolaborasi, sinergitas, dan harmonisasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar Ranwal RKPD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung terwujudnya visi Tanjungbalai EMAS,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Tanjungbalai, Mariani, menyampaikan bahwa penyusunan perencanaan Tahun 2027 harus mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan Tahun 2025, permasalahan aktual, serta prioritas pembangunan yang telah diakomodir pada Tahun 2026.

Ia menyebutkan terdapat sekitar 44 rincian kegiatan prioritas yang direncanakan untuk dilaksanakan pada Tahun 2027 dan diharapkan menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Renja, selain mengakomodir hasil Musrenbang dan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Terkait pendanaan, Mariani menjelaskan bahwa kerangka pendanaan RPJMD Tahun 2027 menunjukkan proyeksi optimistis sekitar Rp700 miliar, namun angka tersebut masih memiliki selisih cukup jauh jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2025 yang berkisar Rp596 miliar, sehingga berpotensi dikoreksi kembali pada tahapan penyusunan rancangan dokumen berikutnya.

Kegiatan konsultasi publik ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Tanjungbalai Tengku Eswin, perwakilan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, FKUB, pimpinan perbankan, BPS, pimpinan OPD, para camat, serta fungsional perencana, peneliti, analis kebijakan, dan jajaran Bapperida, baik secara langsung maupun melalui Zoom Meeting. (CR)