RUBIS.ID, JAKARTA – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional pada awal tahun 2026. Atas komitmennya dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, Pemko Tanjungbalai berhasil meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara nasional yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, Selasa (27/1/2026).

Kota Tanjungbalai menjadi salah satu dari 133 pemerintah daerah kabupaten/kota se-Indonesia yang dinilai berhasil menjaga konsistensi dan keseriusan dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kategori Pratama diberikan kepada daerah dengan capaian kepesertaan JKN minimal 98 persen, tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen, serta kepatuhan pembayaran iuran PBPU Pemerintah Daerah hingga September 2025.

Berdasarkan data hingga 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kota Tanjungbalai tercatat mencapai 98,81 persen, sementara tingkat keaktifan peserta mencapai 81,67 persen dari total penduduk sebanyak 187.424 jiwa.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemko Tanjungbalai dalam memastikan pelayanan kesehatan dapat diakses secara adil, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penghargaan UHC Award 2026 diterima langsung oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, yang diserahkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, serta disaksikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, menyampaikan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin layanan kesehatan yang setara, berkelanjutan, serta melindungi masyarakat dari risiko finansial akibat masalah kesehatan.

“Universal Health Coverage bukan sekadar angka kepesertaan, tetapi merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan warganya,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Ini bukan hal yang mudah karena membutuhkan konsistensi pembayaran iuran, baik oleh peserta mandiri maupun Pemerintah Daerah. Namun, hal tersebut menjadi bukti keberpihakan pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, dukungan alokasi anggaran dari Pemerintah Kota Tanjungbalai menjadi bukti komitmen nyata dalam menyukseskan program UHC, sekaligus menunjukkan peran strategis kepala daerah dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan menegaskan bahwa UHC Award merupakan bentuk apresiasi terhadap kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Universal Health Coverage bukan sekadar capaian administratif, tetapi fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Penilaian UHC Award dilakukan secara objektif dan terukur dengan mempertimbangkan cakupan kepesertaan JKN, tingkat keaktifan peserta, pendaftaran segmen PBPU Pemerintah Daerah, serta kepatuhan pembayaran iuran hingga September 2025. Penyelenggaraan UHC Award 2026 juga sejalan dengan Tujuan Ketiga Sustainable Development Goals (SDGs), yakni menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Tanjungbalai turut didampingi Plt Kepala Dinas Kesehatan Safrina Harahap, Plt Kepala Dinas Dukcapil Heri Antoni, Plt Kepala Dinas Kominfo Indra Adiguna, serta sejumlah OPD terkait lainnya. (CR)