Ket: Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution memastikan stok pangan Sumatera Utara dalam kondisi aman dan surplus jelang Ramadan 2026 saat menerima kunjungan Komisi XI DPR RI di Medan.(Foto: Pemprovsu)

RUBIS.ID, MEDAN — Menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman dan surplus. Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Medan, Jumat (30/1/2026).

Bobby mengungkapkan, sejumlah komoditas pangan strategis seperti beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, daging ayam, telur ayam, hingga minyak goreng saat ini berada dalam kondisi surplus jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau kita lihat dari data kebutuhan dan produksi, hampir semuanya surplus,” ujar Bobby.

Ia menjelaskan, cabai merah yang sempat menjadi pemicu inflasi Sumut pada Oktober 2025 telah berhasil dikendalikan. Saat itu, Pemprov Sumut melakukan langkah cepat dengan mendatangkan pasokan cabai dari Jawa Timur. Setelah memasuki masa panen, komoditas tersebut tidak lagi menjadi penyumbang inflasi.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi, Pemprov Sumut menjalankan 11 aksi cepat, di antaranya pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi, bundling beras SPHP murah dengan cabai merah, percepatan program bantuan pangan, pelaksanaan pasar murah, intervensi tata niaga, inspeksi mendadak (sidak) pasar, monitoring distribusi pangan, penguatan kerja sama antardaerah, penugasan BUMD dalam pengelolaan cabai dan bawang merah, antisipasi kebutuhan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penetapan toko pantau inflasi.

Selain langkah jangka pendek, Bobby juga memaparkan rencana strategis Pemprov Sumut pada tahun 2026, yakni pembangunan tiga unit cold storage di daerah sentra produksi dan wilayah konsumsi. Pemprov Sumut juga akan membangun solar dryer dome di sejumlah daerah guna menjaga kualitas hasil panen dan memperpanjang masa simpan komoditas pertanian.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengakui bahwa tingkat inflasi di Sumut tergolong cukup tinggi. Namun, ia menilai kondisi tersebut tidak disebabkan oleh kebijakan yang keliru maupun kelangkaan pangan permanen, melainkan dipengaruhi faktor cuaca dan bencana alam.

Hanif juga mengapresiasi kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumut yang dinilai berjalan efektif. Sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia disebutnya telah memberikan dampak positif dalam pengendalian inflasi.

“TPID Sumut kinerjanya cukup baik. Sinergi antara Bank Indonesia dan Pemprov berjalan, operasi pasar dan monitoring harga juga terlaksana dengan baik. Ke depan, hal-hal positif ini perlu terus dipertahankan,” ujar Hanif. (*)