OJK Dorong Penguatan Pasar Obligasi dan Keuangan Berkelanjutan di ASEAN

Ket: OJK dan ADB bersama perwakilan negara ASEAN+3 berfoto bersama pada pembukaan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) 2026 di Yogyakarta, Senin (2/2).(Dok.OJK)

RUBIS.ID, YOGYAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus mendorong penguatan pasar obligasi dan pengembangan keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Komitmen tersebut ditegaskan melalui penyelenggaraan ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) 2026 yang digelar di Yogyakarta pada 2–4 Februari 2026.

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, mengatakan penguatan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal serta penerapan prinsip keuangan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan ketahanan sistem keuangan kawasan.

“Kolaborasi regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, dan organisasi internasional dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan,” ujar Retno dalam sambutannya pada pembukaan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events, Senin (2/2).

ABMF yang diselenggarakan OJK bersama ADB bertujuan mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi obligasi lintas negara.

Terkait penguatan keuangan berkelanjutan, Retno menjelaskan OJK telah menerbitkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Regulasi ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan lainnya.

Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) juga menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.

Dalam pengembangan Local Currency Bond Market, OJK mendorong upaya pengurangan risiko nilai tukar, diversifikasi sumber pembiayaan infrastruktur dan proyek sosial jangka panjang, serta peningkatan ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal.

Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD 3,28 miliar.

Sementara itu, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menegaskan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Menurutnya, pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (SDGs Bond dan Blue Bond), serta skema pembiayaan campuran. Namun, keterbatasan kapasitas pendanaan masih menjadi tantangan, sehingga kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan.

Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia meraih skor 70,2, lebih tinggi dari rata-rata global sebesar 69,5, dan telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator SDGs. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Forum ABMF 2026 dilaksanakan secara hybrid dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara-negara ASEAN+3 serta pemangku kepentingan kawasan. Dalam rangkaiannya, OJK juga menggelar Indonesia Session dengan tema Integrating Sustainable Finance in Indonesia's Economic Development and Asia's Growth serta Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy.

Selain itu, turut diselenggarakan Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF). DBMF berfokus pada pengembangan aset digital, sementara CSIF membahas studi kasus transaksi lintas batas untuk memperkuat konektivitas sistem penyelesaian efek di kawasan ASEAN+3.(*)