Ket Foto: Ketua dan pimpinan Komisi IV DPR RI memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Perum BULOG, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta ID FOOD di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), membahas kesiapan stok dan stabilitas harga pangan strategis menjelang Ramadan dan HBKN.(Dok.Bulog)

RUBIS.ID, JAKARTA — Perum BULOG menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan strategis nasional menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, S.E., didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, S.Sos., M.A.P., dan Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si., membahas kesiapan pemerintah dan BUMN pangan dalam mengamankan pasokan, stok, serta stabilitas harga pangan strategis menjelang Ramadan.

Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, serta ID FOOD dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Komisi IV juga menekankan agar kebijakan tersebut dijalankan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya selama periode HBKN.

Selain itu, Komisi IV meminta optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan pelaksanaan Program Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen utama pengendalian harga, terutama di wilayah rawan pasokan dan daerah terdampak bencana. Penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, BUMN pangan, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum juga dinilai krusial untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit serta menekan disparitas harga antarwilayah.

Dalam forum tersebut, Komisi IV DPR RI turut meminta pemerintah melalui Perum BULOG untuk segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng/MinyaKita pada Februari dan Maret 2026.

Direktur Utama Perum BULOG, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan BULOG dalam melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, baik terkait penyaluran bantuan pangan maupun pengamanan harga minyak goreng MinyaKita di tingkat konsumen.

Terkait distribusi minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Rizal menjelaskan bahwa alokasi DMO sebesar 30 persen dari total pasokan nasional dibagi kepada BUMN pangan, dengan porsi 70 persen untuk BULOG, 20 persen ID FOOD, dan 10 persen Agrinas Palma.

“Dalam skema tersebut, BULOG memperoleh pasokan sekitar 30 ribu kiloliter per bulan. Pada periode sebelumnya, penyaluran telah mencapai sekitar 21,8 ribu kiloliter. Untuk Februari ini, pasokan kembali disiapkan sebesar 30 ribu kiloliter yang akan disalurkan terutama ke pengecer dan pasar SP2KP agar harga tetap stabil,” ujar Rizal kepada wartawan usai RDP.

Menghadapi Ramadan dan Idulfitri, BULOG akan menerapkan pola pengamanan pasar yang sama seperti saat Natal dan Tahun Baru, yakni dengan turun langsung ke lapangan bersama seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Sejalan dengan pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, pemerintah juga akan kembali menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari dan Maret 2026.

Perum BULOG menyatakan siap melaksanakan penugasan tersebut. Untuk dua bulan penyaluran, BULOG akan menyalurkan sekitar 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng sebagai bagian dari stimulus ekonomi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri.

“BULOG telah menyiapkan stok dan kesiapan operasional agar bantuan pangan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Rizal.

Dengan sinergi antara pemerintah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan, Perum BULOG berkomitmen terus menjalankan perannya sebagai penyangga pangan nasional demi memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.(*)