RUBIS.ID, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (12/2/2026).

Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, didampingi Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu, M. Armand Effendy Pohan, secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027 tersebut.

Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin menyampaikan sejumlah indikator makro pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi Tanjungbalai 2025–2029 menuju Tanjungbalai EMAS. Untuk tahun 2027, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,90–6,30 persen. PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp85,99 juta, serta kontribusi PDRB terhadap provinsi sebesar 1,07 persen.

Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 10,00–9,50 persen pada 2027. Gini rasio ditargetkan pada angka 0,231–0,229 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kisaran 81,00–81,40. Selain itu, penurunan emisi gas rumah kaca ditargetkan sebesar 107.602,76, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 70,51, tingkat pengangguran terbuka 3,41–3,83 persen, serta indeks reformasi birokrasi ditargetkan mencapai 72,00.

“Angka kemiskinan turun dari 11,97 persen menjadi 10,67 persen dan IPM meningkat dari 75,95 poin menjadi 76,70 poin. Ini merupakan capaian yang cukup baik dan akan terus kita upayakan,” ujar Mahyaruddin.

Ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyatukan persepsi dalam merumuskan arah pembangunan 2027 yang fokus pada penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai Program Prioritas Pembangunan Utama (PPU) dalam RPJMD 2025–2029.

Adapun 15 PPU yang dipaparkan meliputi ASN berkualitas dan berintegritas, regulasi adaptif dan partisipatif, digitalisasi pelayanan publik, penataan kota yang nyaman dan inklusif, pendidikan unggul dan merata (Pintar), kesehatan prima dan merata, infrastruktur berkualitas dan berdaya saing, ekonomi mandiri dan UMKM naik kelas (Ekomas), kota bersih dan tangguh bencana, harmoni dalam keberagamaan, generasi berilmu dan berakhlak, generasi sehat dan bebas stunting, penyediaan akses air bersih (air sehat), peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, percepatan ekonomi daerah harus berorientasi pada potensi lokal dengan konsolidasi sektor perdagangan, UMKM, dan perikanan sebagai tumpuan pertumbuhan, serta didukung inovasi dalam pelayanan publik.

“Penguatan ekonomi ini harus dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, peningkatan mutu pendidikan, dan perluasan akses layanan kesehatan yang inklusif,” katanya.

Fokus pembangunan Kota Tanjungbalai pada 2027 diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas SDM berbasis potensi lokal dan inklusivitas. Untuk itu, ia berharap seluruh OPD dapat bersinergi dalam merancang dan melaksanakan program kerja masing-masing.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara yang diwakili M. Armand Effendy Pohan menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 Kota Tanjungbalai harus selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan sejalan dengan program strategis nasional Astacita Presiden RI, Prabowo Subianto.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat akan mendorong keseimbangan pertumbuhan ekonomi hingga tingkat regional dan nasional.
“Pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur harus benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di daerah bencana, pesisir, dan wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Intervensi pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diyakini akan turut menopang pertumbuhan ekonomi rakyat.

Kepala Bapperida Pemkot Tanjungbalai, Mariani, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Musrenbang RKPD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan good governance karena mengedepankan keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Mariani.

Musrenbang RKPD 2027 ini menghadirkan narasumber dari Bapelitbang Provinsi Sumut, Okotavia Siska Yanti selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta diikuti unsur Forkopimda, kepala OPD dan instansi vertikal, TP PKK, camat, lurah, tokoh masyarakat dan agama, akademisi, wartawan, serta LSM. (CR)