RUBIS.ID, JAKARTA – Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan arah kebijakan pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2026 yang menitikberatkan pada percepatan digitalisasi, penguatan sistem merit, serta kontribusi birokrasi terhadap efisiensi dan kebijakan nasional.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa seluruh program kerja tahun 2026 diarahkan untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif. Hal tersebut sejalan dengan penguatan reformasi birokrasi serta penerapan pemerintahan digital dalam kerangka Asta Cita Presiden.

“Seluruh program kerja 2026 diarahkan untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif,” ujar Zudan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (31/03/2026).

Dalam pemaparannya, Zudan menekankan bahwa transformasi digital kini menjadi fondasi utama dalam tata kelola ASN modern. BKN telah mengembangkan platform ASN Digital yang mengintegrasikan 47 layanan dan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 6,2 juta ASN atau sekitar 92 persen dari total ASN nasional, dengan rata-rata kunjungan harian mencapai 6,9 juta.

Selain itu, sistem e-Kinerja BKN yang telah digunakan oleh 5,7 juta ASN memungkinkan pemantauan kinerja secara menyeluruh, mulai dari harian hingga tahunan melalui dashboard nasional yang terintegrasi.

BKN juga terus mengakselerasi penerapan manajemen talenta ASN melalui pembangunan talent pool nasional. Program ini menjadi acuan dalam promosi, rotasi, serta mobilitas ASN. Hingga saat ini, implementasi manajemen talenta mencatat peningkatan signifikan hingga 388 persen.

Dalam fungsi pembinaan, BKN menargetkan pendampingan terhadap 643 instansi yang meliputi 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, serta 97 kementerian dan lembaga pemerintah. Pendampingan tersebut mencakup perencanaan formasi hingga digitalisasi guna memastikan implementasi kebijakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Upaya ini menunjukkan peran BKN tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai akselerator transformasi birokrasi di tingkat daerah maupun pusat.

Dari sisi pengawasan, BKN menegaskan komitmennya dalam penegakan sistem merit. Hingga Maret 2026, ditemukan sebanyak 11,42 persen pengajuan kepegawaian yang tidak sesuai dengan prinsip merit. Sebagai tindak lanjut, BKN telah mengirimkan 450 surat teguran, memblokir 125 data ASN, serta memberikan sanksi layanan kepada instansi yang melanggar.

Tak hanya itu, BKN juga aktif berkolaborasi dalam agenda prioritas nasional, termasuk pengalihan 38.000 penyuluh pertanian ke pemerintah pusat serta dukungan terhadap rekrutmen besar tenaga guru dan tenaga pendidikan.

Dengan total sekitar 6,7 juta ASN yang didominasi oleh jabatan fungsional seperti guru dan dosen, kontribusi ini dinilai berdampak langsung pada sektor strategis pembangunan nasional. Dari sisi efektivitas kerja, BKN juga telah menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) yang terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga 30–33 persen per hari. (*)