RUBIS.ID, TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim memaparkan capaian dan strategi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Tanjungbalai yang berhasil ditekan menjadi 3,81 persen pada tahun 2025. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2024 yang berada di level 4,08 persen.

“Meski TPT itu berada sedikit di atas rata-rata provinsi dan nasional sebesar 4,74 persen, tren penurunan yang terjadi menunjukkan arah yang positif dan konsisten,” ujar Mahyaruddin saat mengikuti presentasi penilaian kinerja kepala daerah di hadapan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting, yang berlangsung di Command Center Dinas Kominfo, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, tren penurunan TPT di Kota Tanjungbalai telah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Pada 2020 tercatat sebesar 6,75 persen, kemudian menurun menjadi 6,59 persen di 2021, 4,62 persen pada 2022, 4,47 persen di 2023, 4,08 persen pada 2024, hingga akhirnya mencapai 3,81 persen di tahun 2025.

Menurut Mahyaruddin, dengan jumlah penduduk mencapai 190.135 jiwa dan angkatan kerja sebanyak 99.593 jiwa serta tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 73,02 persen, struktur ekonomi Tanjungbalai yang didominasi sektor jasa dan perdagangan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan pengangguran.

“Fokus kami adalah mendorong pelaku ekonomi kreatif dan UMKM melalui penanganan yang terarah dan terintegrasi,” jelasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kota Tanjungbalai telah menetapkan isu pengangguran sebagai prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029, dengan fokus pada perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penguatan pelatihan dan program pemagangan.

Sejumlah langkah konkret telah dilakukan, di antaranya revitalisasi sektor jasa dan perdagangan, penguatan UMKM melalui pelatihan, bantuan peralatan dan akses pasar, serta perluasan program magang dan sertifikasi kompetensi, khususnya bagi lulusan SMK.
Dalam upaya memperluas kesempatan kerja, Pemko Tanjungbalai juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Baznas Tanjungbalai, serta pelaksanaan job fair dan program link and match dengan enam SMK di daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lahan kawasan industri bagi calon investor serta melakukan penanganan sedimentasi Sungai Asahan dan Sungai Silau.

Pada tahun 2025, Pemko Tanjungbalai turut menggandeng sejumlah lembaga pelatihan kerja swasta, seperti Swadaya Training Center, Mandiri Kursus, Vijaya Learning Center, Papindo Education Center, Royal Skill Training, Melda Salon Training Center, dan Sumi Garmen, dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 1.180 orang.

Dari sisi inovasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai mengembangkan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai (SIKAT), sebuah platform digital yang menyediakan layanan informasi lowongan kerja, baik antar kerja lokal (AKL), antar daerah (AKAD), hingga antar negara (AKAN), termasuk program pemagangan dan produktivitas.

Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah peserta pelatihan dan penempatan kerja secara bertahap hingga 2027.

Mahyaruddin menegaskan, keberhasilan menurunkan angka pengangguran membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, serta seluruh pemangku kepentingan.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Target kami, TPT hingga 2029 terus mengalami penurunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan strategis seperti kemudahan perizinan bagi perusahaan padat karya, pemberian stimulus kewirausahaan, serta penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) akan terus diperkuat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Asisten Administrasi dan Umum Walman Riadi P Girsang, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Agus Salim, serta sejumlah pimpinan OPD terkait. (CR)