Ket: Para narasumber dan pejabat berfoto bersama usai pembukaan Central Banking Forum 2026 di Jakarta yang membahas ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi volatilitas nilai tukar global.(Dok.BI/ Ist)

RUBIS.ID, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) terus mengoptimalkan bauran kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada pasar keuangan, harga komoditas, dan perdagangan internasional.

Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti menyampaikan bahwa kondisi global saat ini tergolong tidak biasa sehingga membutuhkan respons kebijakan yang konsisten, pre-emptive, dan terukur untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik. Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk “Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Volatilitas Nilai Tukar Global” di Jakarta, Senin (13/4).

Menurut Destry, BI mengoptimalkan seluruh instrumen moneter secara berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi penguatan intervensi di pasar offshore melalui Non-Deliverable Forward (NDF), serta intervensi di pasar domestik melalui pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

Ia mengungkapkan, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 mencapai USD148,3 miliar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, sehingga dinilai cukup kuat untuk menjaga stabilitas rupiah dan ketahanan sektor eksternal.

Sementara itu, Chief Economist Bank Central Asia, David Sumual, menilai stabilitas rupiah tidak hanya dilihat dari level nilai tukar, tetapi juga dari tingkat volatilitasnya. Stabilitas tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Sebagai bagian dari penguatan stabilitas, BI juga memperketat tata kelola transaksi valuta asing domestik dengan mewajibkan transaksi di atas USD50 ribu disertai dokumen underlying yang lengkap. Kebijakan ini bertujuan memastikan transaksi valas mendukung aktivitas ekonomi yang sehat.

Dari sisi fiskal, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Noor Faisal Achmad, menegaskan pemerintah terus menjaga kepercayaan pasar melalui pengelolaan APBN yang prudent.

Senada, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai stabilitas nilai tukar sangat penting untuk meredam risiko inflasi, khususnya dari potensi kenaikan harga energi dan pangan.

BI juga memastikan kecukupan likuiditas rupiah tetap terjaga guna mendukung aktivitas ekonomi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) yang tetap tinggi sebagai indikasi berlanjutnya kebijakan ekspansi likuiditas.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah terus diperkuat, termasuk melalui pembelian dan penjualan SBN sesuai kondisi pasar guna menjaga stabilitas pasar keuangan dan daya tarik instrumen domestik.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, BI terus memperluas implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra. Hingga akhir 2025, nilai transaksi LCT tercatat mencapai USD25,72 miliar atau meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea, menambahkan bahwa strategi operasi moneter terus diperkuat, termasuk melalui lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan kalibrasi imbal hasil yang kompetitif.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, memperkuat daya tarik aset domestik, serta memastikan likuiditas tetap memadai guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*)