RUBIS.ID, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota Tanjungbalai terus mempercepat penyelarasan Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tanjungbalai pada 8 April 2026 di Aula Baperida Kota Tanjungbalai.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Kepala Balai P3KP Sumatera II Wahyu Adi Satriawan beserta jajaran, serta perwakilan sektor perbankan seperti BNI dan Bank Sumut.

Turut hadir Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis, sejumlah pengembang perumahan di antaranya PT Global Gemerlang, PT Sukses Tiga Saudara, PT Mutiara Ananda Prima, dan PT Yazid Azzidan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tety Juliana Siregar, Kepala Baperida Kota Tanjungbalai Mariani, serta perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antar-stakeholder, khususnya dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

Menurutnya, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu fokus utama untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Kepala Balai P3KP Sumatera II Wahyu Adi Satriawan menegaskan pentingnya konsistensi dalam penerapan regulasi Program 3 Juta Rumah guna menjamin kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Ia mengingatkan bahwa tanpa konsistensi, program tersebut berpotensi mengalami penyimpangan, penurunan kualitas, hingga melemahnya kepercayaan masyarakat.

Wahyu juga memaparkan peran Klinik PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebagai wadah konsultasi dan fasilitasi dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan.

Di sisi lain, pihak pengembang menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya rendahnya kesiapan masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan akibat riwayat kredit bermasalah atau status blacklist pada sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, pengembang juga menyoroti kondisi wilayah yang beragam, sehingga penerapan anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat digeneralisasi, khususnya dalam menjaga standar kelayakan pembangunan rumah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Lubis menegaskan pemerintah daerah akan menghadirkan solusi komprehensif melalui pendekatan kolaboratif.

Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan perumahan, serta mendorong koordinasi intensif dengan pihak perbankan untuk memperluas peluang pembiayaan bagi MBR.

Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji penyesuaian kebijakan teknis yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah tanpa mengabaikan standar kualitas hunian.

“Kami berkomitmen menjembatani berbagai kepentingan stakeholder agar program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fadly Lubis.

Melalui sinergi yang terus diperkuat, Pemko Tanjungbalai berharap percepatan penyelarasan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan efektif dan mampu menyediakan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah Kota Tanjungbalai juga menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta sukses diimplementasikan di daerah tersebut. (CR)