Pemko Tanjungbalai Siap Berkolaborasi dengan BPPMHKP Optimalkan Layanan Sertifikasi Mutu Hasil Perikanan

RUBIS.ID, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Tanjungbalai Asahan dalam mengoptimalkan layanan sertifikasi jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan guna mendukung program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, saat mewakili Wali Kota membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Hulu-Hilir di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Rabu (15/7/2026).

Forum tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, para asisten, instansi vertikal, KPPN, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, BPOM, Bea dan Cukai Teluk Nibung, perbankan, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Tanjungbalai, BPHIT, PSDKP Asahan, akademisi, pelaku usaha, UMKM, media, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, Aan Fibro Widodo, mengatakan forum konsultasi publik digelar untuk memastikan standar pelayanan sertifikasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan.

"Sertifikasi yang kami laksanakan bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing, menjamin keamanan pangan, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk perikanan Indonesia," ujarnya.

Aan menegaskan seluruh layanan sertifikasi mutu hasil perikanan yang disediakan Badan Mutu KKP tidak dipungut biaya.

Menurutnya, Badan Mutu KKP saat ini memiliki sembilan layanan sertifikasi mutu perikanan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha sesuai kebutuhan dengan biaya nol rupiah.

"Ini merupakan komitmen pemerintah untuk mendukung iklim usaha yang sehat sekaligus memudahkan masyarakat mengembangkan sektor perikanan dari hulu hingga hilir," katanya.

Ia menambahkan, meski baru sekitar dua bulan menjabat sebagai Kepala BPPMHKP Tanjungbalai Asahan, dirinya melihat potensi besar sektor pengolahan hasil perikanan maupun budidaya di wilayah tersebut yang perlu didukung melalui peningkatan mutu dan sertifikasi.

Aan juga menyampaikan KKP tengah menjalankan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program Kampung Nelayan Merah Putih dan Budidaya Darat Tematik. Karena itu, dibutuhkan sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan agar program tersebut berjalan optimal.

"BPPMHKP siap memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha melalui seminar, pelatihan, dan berbagai kegiatan lainnya agar sektor kelautan dan perikanan semakin maju, berdaya saing, dan mampu menembus pasar domestik maupun ekspor," ungkapnya.

Sementara itu, Sekda Tanjungbalai Nurmalini Marpaung menyampaikan salam dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang berhalangan hadir karena tugas kedinasan.

Ia mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik sebagai wadah memperkuat sinergi dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha, khususnya untuk mendorong peningkatan ekspor hasil perikanan.

"Terkait program prioritas nasional yang disampaikan Kepala BPPMHKP, Pemerintah Kota Tanjungbalai siap mendukung dan berkolaborasi," tegas Nurmalini.

Menurutnya, pelayanan administrasi, termasuk sertifikasi jaminan mutu, harus terus disederhanakan tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku agar masyarakat memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan tepat.

"Sudah saatnya di era digitalisasi kita dituntut berinovasi menciptakan jalur birokrasi yang lebih mudah, cepat, dan tepat sehingga masyarakat maupun eksportir tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi layanan sertifikasi," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Nurmalini berharap sinergi antara Badan Mutu KKP, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dinas terkait, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara luas dan berkelanjutan.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari narasumber BPPMHKP Tanjungbalai Asahan. Forum berlangsung interaktif dengan tingginya antusiasme peserta dalam menyampaikan pertanyaan dan masukan.

Yos, perwakilan CV Maju Bersama yang bergerak di bidang budidaya ikan, berharap BPPMHKP dapat membantu membuka akses pemasaran karena pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memasarkan hasil budidayanya.

Sementara itu, Indra dari Kisaran Aquaculture menyatakan kesiapannya berkolaborasi membantu para pelaku usaha budidaya ikan dalam memperluas pemasaran, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.(CR)