Lailatul Badri Tekankan Pancasila sebagai Landasan Etika Publik, Warga Sampaikan Aspirasi
RUBIS.ID, MEDAN — Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lailatul Badri, A.Md., menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) di Jalan Sujono No. 44 A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (26/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan warga yang antusias mengikuti pemaparan materi sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Lailatul Badri merupakan anggota DPRD Kota Medan periode 2024–2029 dari Fraksi PKB. Selain menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan sebagai anggota dewan, Lailatul juga memiliki peran di Badan Kehormatan (BKD) DPRD Kota Medan, yang berkaitan dengan penegakan tata tertib dan kode etik anggota DPRD.
Dalam kegiatan tersebut, Lailatul mengangkat tema “Pancasila Sebagai Sumber Nilai, Moral, dan Etika Publik.” Menurutnya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus diwujudkan melalui sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Politisi perempuan PKB yang akrab disapa Lela itu menekankan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, bertetangga hingga kehidupan bermasyarakat.
“Nilai-nilai Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari lingkungan keluarga, tetangga hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta suasana yang rukun, aman dan saling menghargai,” ujar Lela.
Selain memberikan pemahaman mengenai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi Lela untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Sejumlah perwakilan warga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan, mulai dari pelayanan publik, kondisi infrastruktur hingga kestabilan harga kebutuhan pokok.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Lailatul Badri menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat agar mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
“Kita tampung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah akan kita dorong agar mendapat perhatian dan tindak lanjut dari dinas terkait,” katanya.
Menurut Lela, kegiatan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan tidak hanya menjadi forum penyampaian materi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat.
Ia berharap dialog langsung dengan warga dapat membantu DPRD Kota Medan memahami persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi bahan dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan.
“Warga adalah bagian penting dalam pembangunan. Karena itu, komunikasi dan penyerapan aspirasi harus terus dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.(*).