RUBIS.ID, PEMATANGSIANTAR - Mata Publik bersama kelompok mahasiswa menggelar diskusi publik dengan tema, merasa dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, Selasa (27/10/2026). Menguatnya kehadiran militer dalam rana sipil, hingga melemahnya peran daerah karena kekuasaan pemerintah pusat, menjadi salah satu pembahasan.

"Masuknya militer dalam urusan sipil semakin menguat selama dua tahun ini. Ini mengkhawatirkan karena rezim militerisme akan semakin mempersempit kebebasan sipil," kata Randa Wijaya dari Kamisan Siantar.

Dia mencontohkan diikutsertakan dalam melaksanakan program pemerintah. Misal dalam Badan Gizi Nasional yang mengurusi MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hingga urusan pangan.

"Namun sistem komando seperti ini mempersempit kebebasan sipil, dan juga transparansi," kata Randa.

Pada diskusi tadi, hadir akademisi fakultas Pascasarjana Universitas Simalungun Dr Muldri Pasaribu, Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan dan Patar Luhut Panjaitan. Kegiatan berlangsung di Sobat Cafe, kota Pematangsiantar.

Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Sutrisno Pangaribuan menyampaikan, besarnya koalisi pendukung Prabowo-Gibran juga dinilai melemahkan demokrasi di Indonesia.

Sutrisno menyampaikan, PDIP yang kini memposisikan sebagai partai penyeimbang karena menilai perlunya memberikan pengawasan terhadap kerja pemerintah.

"Tampa kontrol negara akan semakin sewenang-wenang. Jika legislatif hanya menjadi pengesah agenda pemerintah, hukum tidak lagi memiliki independen, kemudian mengkoreksi tidak lagi berjalan makan sebenarnya demokrasi sedang diremehkan," kata Sutrisno.

Sutrisno juga menolak penambahan Komando Militer (Kodam) oleh pemerintah. Menurutnya membangun Kodam tidak diperlukan pada hari ini.

"Karena ini akan membebani negara dan kemudian mempersempit kebebasan sipil. Dan ini yang disuarakan saat reformasi 98," kata Sutrisno.

Sutrisno lalu menyoroti semakin mengecilnya peran daerah karena kekuasaan yang besar dari pemerintah pusat.

Menurut Sutrisno, dengan program pemerintah pusat, banyak daerah yang mengalami kesulitan keuangan. Kewenangan yang besar menurut Sutrisno memangkas kewenangan Pemda.

"Namun saat bersamaan aset daerah seperti tambang, kebun dan lainnya, itu kewenangan pusat. Infrastruktur daerah rusak karena menanggung dampak tapi uangnya ada di pemerintah pusat," jelasnya.

Mantan anggota DPRD Sumut itu juga menyampaikan penyelenggaraan MBG khususnya di Sumut yang telah membuat penyebab keracunan massal.

"PDIP Sumut bahkan telah menemui para korban MBG, karena kami menilai, negara tidak untuk para korban keracunan," kata dia.

Sementara itu, Muldri Pasaribu sebagai dosen hukum Pascasarjana USI menjelaskan, Prabowo-Gibran sebenarnya telah menjalankan program termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih sesuai amanat UUD.

"Secara hukum sudah sesuai dengan konstitusi. Bagaimana soal pemenuhan gizi anak hingga program koperasi. Namun, apakah ini berjalan dengan baik, itu kemudian persolan yang berbeda," kata Muldri.

"Pada perjalanan dua tahun visi dan misi itu telah dilaksanakan dan masih berjalan dalam koridor. Dan, masa dua tahun sebenarnya belum cukup dan masish ada tiga tahun lagi untuk melaksanakan program-program yang ada," kata Muldri Pasaribu.

Selain diskusi, grub band asal Siantar Imorte juga tampil menghibur audiens. Intan dari UKM Pers dan Sastra USI membacakan puisi bertema keadilan bagi semua.

Sementara itu, Patar Luhut Panjaitan anggota DPRD Pematangsiantar dari Frakksi Gerindra, paparkan tentang sejumlah program yang pada dasarnya dinilai sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Antara lain, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mampu menyerap tenaga kerja lokal serta memberdayakan ekonomi kerakyatan. Terkait dengan kesejahteraan guru dan program kesehatan gratis. Termasuk kemandirian energi.

"Seperti yang disampaikan nara sumber sebelumnya, pelaksanaan visi dan misi Preiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran masih berjalan sesuai koridor yang tentunya akan terus akan mengalami perbaikan-perbaikan,"ujar Patar Luhut.

Selain itu, kemiskinan menurut data Badan Pusat Statistik mengalami penurunan. Patar juga menilai penegakkan hukum semakin membaik saat ini.

Mengenai militer yang ikut dalam berbagai program pemerintah, Patar menyampaikan bahwa hal itu adalah pembantuan untuk menyelesaikan program dengan cepat.

"Jadi bukan TNI yang melakukan. Mereka hanya membantu, misal membuka lahan, dan sebagainya. Namun tetap yang menyelesaikan, itu petani. Konteksnya adalah membantu program pemerintah," tutur Patar. (Rel)