.png)
RUBIS.ID, MEDAN – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Muhibuddin, SH., MH., menegaskan pentingnya penguatan kepastian hukum, penataan, serta pengamanan aset tanah wakaf guna melindungi kepentingan umat dan mencegah penyalahgunaan peruntukannya.
Penegasan tersebut disampaikan Muhibuddin saat memberikan pemaparan dalam kegiatan penyerahan sertifikat tanah wakaf oleh Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kepada perwakilan nazir masjid di Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan berlangsung di Gedung PKK Pemerintah Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Kelurahan Petisah Tengah, Kota Medan.
Menurut Muhibuddin, pengelolaan dan pengamanan status tanah wakaf merupakan kebutuhan mendesak. Selain memberikan perlindungan hukum, langkah tersebut juga penting untuk memastikan tanah wakaf tetap digunakan sesuai tujuan dan peruntukannya bagi kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, upaya pengamanan tanah wakaf tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan umat Islam, seperti tanah wakaf masjid dan pemakaman muslim. Perlindungan serupa juga harus diberikan terhadap tanah wakaf milik komunitas agama lain.
"Pengelolaan, penataan serta pengamanan status tanah wakaf sangat penting dan mendesak dilakukan guna melindungi kebutuhan tanah untuk kepentingan umat. Ini tidak hanya berlaku untuk umat Muslim, tetapi juga umat beragama lain, seperti tanah pemakaman milik komunitas gereja atau agama lainnya," tegas Muhibuddin.
Ia mengingatkan, tanah wakaf harus dijaga dan dikelola dengan baik serta tidak boleh dialihkan pemanfaatannya untuk kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, diperlukan landasan hukum yang kuat agar status, fungsi, dan peruntukan tanah wakaf mendapatkan perlindungan yang jelas.
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, lanjutnya, terus mendorong penguatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengelolaan tanah wakaf sesuai regulasi yang berlaku.
Sementara itu, Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, SH., MH., menyampaikan bahwa kehadiran Kejaksaan dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk mempercepat penataan sekaligus memperkuat kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang berstatus wakaf.
Turut mendampingi Kajati Sumut dalam kegiatan tersebut, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Sumut Nurhandayani, SH., MH., Kajari Medan Ridwan Sujana Ansar, SH., MH., Kajari Belawan Dr. Yusup Darmaputra, SH., MH., serta jajaran pejabat struktural Kejati Sumut dan kedua Kejaksaan Negeri.
Sementara Wali Kota Medan Rico Waas didampingi Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahcrurazi, Plt Kepala Kantor Pertanahan (BPN/ATR) Kota Medan Reza Andrian Fachri, SH., MH., Ketua MUI Kota Medan Prof. Dr. H. Mohd. Hatta, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Penyerahan sertifikat tanah wakaf tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan. Dengan status kepemilikan dan peruntukan yang jelas, tanah wakaf diharapkan dapat terus dimanfaatkan secara aman dan berkelanjutan untuk kepentingan umat lintas agama.(*)