.png)
RUBIS.ID, MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lailatul Badri, mengajak masyarakat berperan aktif dalam pembangunan kota dengan memahami aturan tata ruang serta menyampaikan berbagai persoalan di lingkungan masing-masing.
Ajakan tersebut disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2022–2042, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 13.00 WIB di Jalan Alfalah I, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur. Selanjutnya, sesi kedua digelar pukul 15.00 WIB di Jalan Alfalah VI, Kelurahan Glugur Darat I, Kecamatan Medan Timur.
Dalam kegiatan tersebut, Lailatul menegaskan bahwa sosialisasi perda bukan sekadar menyampaikan regulasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Ia mengajak masyarakat memahami pentingnya Perda RTRW, terutama berkaitan dengan pemanfaatan lahan dan pembangunan di Kota Medan. Menurutnya, masih ditemukan bangunan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang, termasuk bangunan yang berdiri di kawasan yang peruntukannya tidak diperbolehkan.
Karena itu, masyarakat diharapkan memahami aturan sebelum melakukan pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun lingkungan di kemudian hari.
Selain persoalan tata ruang, Lailatul juga memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur lingkungan, khususnya jalan, drainase dan lampu penerangan jalan umum (PJU).
Ia meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan apabila menemukan jalan rusak, parit tersumbat maupun lampu jalan yang tidak berfungsi.
"Kalau masih ada parit dan jalan yang kondisinya belum sesuai, silakan disampaikan. Nanti bisa kita koordinasikan dengan pihak terkait agar segera ditindaklanjuti," ujarnya.
Menurutnya, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui kepala lingkungan maupun grup komunikasi warga sehingga persoalan yang ditemukan dapat diteruskan kepada pihak kecamatan dan dinas terkait.
Soroti Banjir dan Pemerataan Pembangunan
Dalam kesempatan itu, Lailatul turut menyinggung persoalan banjir yang masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota Medan.
Ia menyebutkan, penanganan banjir di kawasan Medan Utara harus menjadi perhatian serius, mengingat sejumlah wilayah mengalami dampak banjir cukup parah hingga air masuk ke dalam rumah warga.
Menurutnya, penanganan persoalan perkotaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas dan tingkat kebutuhan masyarakat.
Ia mengajak warga untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakat di wilayah lain yang sedang menghadapi bencana. Meski demikian, persoalan infrastruktur di lingkungan tempat tinggal warga juga tetap terbuka untuk disampaikan agar dapat ditindaklanjuti.
Minta Data Desil Bansos Diperbarui
Persoalan lain yang menjadi perhatian dalam dialog bersama masyarakat adalah ketepatan data kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lailatul mengaku masih menerima keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat sehingga kesulitan memperoleh bantuan sosial.
Ia meminta masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai agar mengajukan pembaruan melalui kepala lingkungan dan kelurahan.
"Kalau memang kondisi ekonomi masyarakat tidak sesuai dengan data desil yang tercatat, silakan minta dilakukan pendataan ulang. Jangan hanya bertahan pada data lama jika kenyataannya sudah berubah," tegasnya.
Ia juga meminta kepala lingkungan dan lurah lebih aktif membantu warga lanjut usia maupun masyarakat yang kesulitan memahami prosedur pembaruan data.
Bahkan, pendataan ulang dinilai perlu dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat diketahui secara lebih akurat.
Dalam dialog tersebut dijelaskan bahwa proses perubahan desil membutuhkan tahapan verifikasi. Data dari tingkat lingkungan dan kelurahan diteruskan melalui kecamatan dan Dinas Sosial, kemudian diproses bersama Badan Pusat Statistik (BPS) hingga pemerintah pusat.
Karena itu, masyarakat diminta memahami bahwa perubahan data tidak dapat dilakukan secara instan dan membutuhkan proses sesuai ketentuan.
Tegaskan Hak Masyarakat Mendapatkan Layanan Kesehatan
Lailatul juga menjelaskan mengenai layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan, terutama bagi warga yang membutuhkan penanganan medis.
Bagi masyarakat yang masih mampu mendatangi puskesmas, pelayanan dapat dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut. Namun, apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan darurat, masyarakat dapat langsung mendatangi instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit.
Ia juga mengingatkan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan.
Lailatul meminta warga tidak tinggal diam apabila mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan. Menurutnya, keberadaan fasilitas kesehatan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif melalui sesi tanya jawab. Sejumlah warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan persoalan terkait perubahan desil bantuan sosial, kondisi ekonomi keluarga, hingga administrasi rumah sewa dan penggunaan listrik.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Lailatul menegaskan pentingnya kolaborasi antara masyarakat, kepala lingkungan, kelurahan, kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap persoalan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Melalui sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2022 ini, ia berharap masyarakat tidak hanya mengetahui aturan tata ruang, tetapi juga semakin aktif mengawal pembangunan dan menyampaikan aspirasi demi terwujudnya Kota Medan yang lebih tertata, nyaman dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat.(*)