.png)
RUBIS.ID, MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) Sindanglaya Kotanopan ke dalam PT BPR Syariah Amanah Insan Cita. Konsolidasi ini diharapkan memperkuat permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatera Utara.
Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-80/D.03/2026 tanggal 4 November 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan kedua BPR Syariah tersebut.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito, menyerahkan keputusan persetujuan penggabungan kepada pengurus dan calon pengurus PT BPR Syariah Amanah Insan Cita selaku bank hasil penggabungan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Selasa (10/11/2026).
Triyoga mengatakan, penggabungan tersebut merupakan langkah strategis untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum sekaligus meningkatkan kapasitas usaha, efisiensi operasional, dan daya saing industri perbankan syariah.
“Penggabungan ini merupakan inisiatif kedua BPR Syariah untuk memperkuat permodalan dan memperluas wilayah usaha dengan tetap mengedepankan efektivitas dan efisiensi operasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat agar BPR Syariah semakin sehat, adaptif, dan mampu bersaing.
Dari sisi kinerja keuangan, PT BPR Syariah Amanah Insan Cita memproyeksikan total aset setelah penggabungan melampaui Rp28 miliar, dengan modal inti lebih dari Rp6 miliar dan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di atas 40 persen.
Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan bank dalam mengembangkan produk dan layanan, mengoptimalkan teknologi informasi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, serta memperluas jangkauan pelayanan hingga Kabupaten Mandailing Natal.
Dengan kapasitas permodalan yang lebih kuat, bank hasil penggabungan juga diharapkan mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor riil yang membutuhkan dukungan perbankan syariah.
Meski telah memperoleh persetujuan OJK, penggabungan kedua bank tersebut baru berlaku efektif setelah Menteri Hukum Republik Indonesia memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar BPR Syariah hasil penggabungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Konsolidasi secara sukarela ini sejalan dengan salah satu pilar Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024–2027, yakni penguatan struktur dan daya saing industri melalui percepatan konsolidasi.
Langkah tersebut juga mendukung pemenuhan ketentuan permodalan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
OJK menegaskan akan terus mendorong konsolidasi dan transformasi BPR maupun BPR Syariah untuk membangun industri perbankan yang sehat, efisien, kompetitif, dan berdaya tahan.
Melalui penguatan kelembagaan tersebut, perbankan syariah diharapkan semakin mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.(*)