RUBIS.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kapasitas ketahanan siber industri keuangan digital nasional guna menjaga keberlangsungan sektor serta meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menegaskan bahwa keamanan siber kini menjadi fondasi utama dalam industri keuangan digital, bukan sekadar aspek teknis.

“Keamanan siber bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan prasyarat utama bagi keberlanjutan industri keuangan digital. Dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber dapat berdampak luas terhadap reputasi, kepercayaan, dan stabilitas industri,” ujarnya dalam Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara IAKD di Jakarta, Senin (27/4).

Workshop yang berlangsung pada 27–29 April 2026 tersebut merupakan hasil kolaborasi OJK dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kegiatan ini diikuti oleh para direksi Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD).

Dalam forum tersebut, OJK mendorong pelaku industri untuk menggeser pendekatan dari compliance-based security menuju resilience-based security. Artinya, keamanan siber harus terintegrasi dalam strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga perlindungan konsumen.

“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Kecepatan inovasi harus berjalan seiring dengan kekuatan pengamanan,” kata Adi.

Selain itu, OJK menekankan bahwa investasi pada keamanan siber menjadi faktor pembeda bagi pelaku industri dalam menjaga kredibilitas, kesinambungan layanan, serta daya saing.

Perkuat SDM dan Human Firewall

Penguatan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama. OJK menilai teknologi keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, disiplin operasional, serta budaya pelaporan insiden yang transparan.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, memperkenalkan konsep human firewall, yakni menempatkan karyawan sebagai garis pertahanan pertama dalam menghadapi ancaman siber melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan.

Konsep ini dinilai krusial untuk mendeteksi dan mencegah berbagai serangan siber seperti phishing dan malware, yang kian meningkat seiring digitalisasi layanan keuangan.

Sementara itu, Deputi Komisioner Sumber Daya Manusia OJK, Irnal Fiscallutfi, menyatakan bahwa workshop ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman terhadap profil risiko siber serta memperkuat kemampuan industri dalam mencegah, mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari insiden siber.

Ke depan, OJK akan terus memperluas koordinasi dengan kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, asosiasi industri, serta pelaku usaha guna memastikan pengelolaan risiko siber dilakukan secara terpadu.

Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan keberlanjutan layanan keuangan digital di Indonesia.(*)