RUBIS.ID, MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution melakukan langkah tegas dengan merombak jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam sebulan terakhir. Kebijakan ini diambil menyusul terungkapnya sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan tiga kepala dinas di Pemprov Sumut.

Tiga pejabat tersebut adalah mantan Kadis Pariwisata Zumri Sulthony, yang ditahan terkait kasus korupsi penataan situs budaya; mantan Kadis Kominfo Ilyas Sitorus, yang dijerat dalam kasus pengadaan perangkat lunak perpustakaan; dan yang terbaru, Kadis PUPR nonaktif Topan Obaja Putra Ginting, yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan suap proyek pembangunan jalan.

Menanggapi rentetan kasus ini, Bobby Nasution segera melakukan pembongkaran struktur birokrasi di Pemprov Sumut. Selain melantik Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru, Gubernur juga mengganti sejumlah pejabat eselon lainnya sebagai bagian dari upaya penataan ulang organisasi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Langkah ini mendapat perhatian dari kalangan akademisi dan pengamat politik. Dekan FISIP Universitas Medan Area (UMA), Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos., M.IP., menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Gubernur Bobby dalam merespons indikasi korupsi di tubuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut.

“Langkah Gubsu dalam menindak tegas beberapa jajaran OPD yang terindikasi ataupun terkena kasus korupsi saya kira merupakan langkah yang positif dan patut diapresiasi,” ujar Walid, Senin (21/7/2025).

Lebih lanjut, Walid berharap perombakan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga diiringi dengan penempatan pejabat yang berintegritas dan profesional melalui mekanisme yang transparan.

“Langkah membongkar tersebut perlu disertai dengan proses seleksi yang terbuka dan berkeadilan, agar yang menggantikan adalah orang-orang terbaik yang benar-benar mampu menjalankan amanah,” jelasnya.

Menurut Walid, momen ini merupakan titik balik penting dalam upaya bersih-bersih birokrasi Sumatera Utara. Ia mengajak seluruh pihak untuk mendukung penuh komitmen Gubernur Bobby dalam membangun pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi.

“Ketegasan yang sudah ditunjukkan oleh Gubsu saat ini perlu kita dukung sepenuhnya. Ini adalah momentum untuk bersama-sama membersihkan Pemprov Sumut dari korupsi, tanpa pandang bulu,” pungkasnya.

Langkah Bobby Nasution ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa Pemprov Sumut tidak mentoleransi pelanggaran hukum, serta sebagai bentuk komitmen nyata terhadap reformasi birokrasi dan pemerintahan yang bersih. (Harry)