RUBIS.ID, MEDAN – Persetujuan DPRD Kota Medan atas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai lebih dari Rp 7 triliun, rupanya tidak lepas dari sorotan tajam. Fraksi gabungan Hanura–PKB menyatakan dukungannya dalam rapat paripurna, namun menyertakan catatan kritis yang layak menjadi bahan refleksi bagi Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

“Jangan hanya membangun kota, tapi abaikan pembangunan moral,” tegas Lailatul Badri, Sekretaris Fraksi Hanura–PKB, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi, Senin (29/9/2025), di Gedung DPRD Medan.

Dekadensi Moral: Isu yang Diabaikan Dalam Euforia Anggaran

Lailatul, politisi PKB yang akrab disapa Lela menyerukan keprihatinan mendalam terhadap dekadensi moral di kalangan generasi muda. Menurutnya, Pemko Medan terlalu terpaku pada pembangunan fisik dan ekonomi, namun abai terhadap pembinaan karakter dan nilai moral masyarakat.

“Kami melihat dekadensi moral di tengah masyarakat sudah sangat mengkhawatirkan. Ini bukan sekadar isu sosial, tapi persoalan masa depan bangsa,” ujarnya.

Fraksi Hanura–PKB menilai maraknya kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, tawuran antar pelajar, dan lunturnya nilai religius serta nasionalisme adalah sinyal serius dari lemahnya pembinaan moral. Lela menekankan, pembangunan karakter harus menjadi prioritas sejajar dengan pembangunan infrastruktur.

Rp 7 Triliun Disetujui, Tapi Untuk Siapa?

Adapun rincian anggaran yang disetujui dalam Perda P-APBD TA 2025 meliputi:

* Pendapatan Daerah: Rp 6.965.453.486.147
* Belanja Daerah: Rp 7.070.527.062.250
* Pembiayaan Penerimaan: Rp 105.073.576.103

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Drs. Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala, Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra. Walikota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas serta Wakil Walikota Zakyuddin Harahap juga hadir bersama jajaran OPD Pemko Medan.

Namun, di balik angka-angka fantastis itu, Fraksi Hanura–PKB melempar pertanyaan: apakah anggaran sebesar ini akan menyentuh aspek non-fisik yang lebih fundamental, seperti pembinaan moral dan karakter bangsa?

“Bangun juga jiwa generasi kita. Karena sehebat apapun kota ini dibangun, jika moral generasinya runtuh, maka Medan akan kehilangan arah,” seru Lela.

Seruan untuk Alokasi Anggaran Moral dan Budaya

Dalam penutup penyampaiannya, Fraksi Hanura–PKB meminta agar Pemko Medan mulai mengalokasikan anggaran khusus untuk:

* Pendidikan akhlak di sekolah dan komunitas
* Program pemberdayaan budaya lokal
* Penguatan nilai religius dan nasionalisme

Mereka juga mengingatkan bahwa amanat konstitusi bukan hanya soal kesejahteraan material, tetapi juga soal membentuk pribadi bangsa yang bermoral, berkarakter, dan berbudaya.

Refleksi: Jangan Sampai Kota Menjadi Megah Tapi Kosong Jiwa

Persetujuan anggaran bukan hanya soal menyetujui angka, tetapi juga soal arah pembangunan. Catatan kritis Fraksi Hanura–PKB menjadi pengingat bahwa kota ini bukan hanya dibangun dari beton dan aspal, tapi juga dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.

Jika pembangunan moral dikesampingkan, maka bisa jadi, yang kita bangun hanyalah kota yang megah di luar—namun rapuh di dalam.(*)