Ket: HMI Medan memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kejari Medan yang dipaparkan dalam konferensi pers akhir tahun 2025.(Foto: HMI Medan/ ist)

RUBIS.ID, MEDAN — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan selama tahun 2025. Penilaian tersebut disampaikan setelah Kepala Kejari Medan, Fajar Syah Putra, memaparkan rangkuman kerja lembaga itu dalam konferensi pers di kantor Kejari Medan, Kamis (11/12/2025).

Dalam paparannya, Kejari Medan menegaskan komitmen untuk menerapkan penanganan perkara yang lebih hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Pendekatan tersebut dinilai sebagai arah baru dalam memperkuat kualitas penegakan hukum di tingkat daerah.

15 Perkara Korupsi Ditangani Sepanjang 2025

Sepanjang tahun 2025, Kejari Medan telah melakukan penyidikan terhadap 15 perkara korupsi, termasuk kasus revitalisasi Lapangan Merdeka yang memiliki sensitivitas politik tinggi. HMI menilai keberanian Kejari Medan menangani kasus tersebut sebagai langkah penting bagi pemberantasan korupsi di daerah.

“HMI melihat keberanian ini sebagai langkah penting. Penanganan korupsi tidak pernah menjadi pekerjaan populer, tetapi membutuhkan keteguhan sikap,” ujar Ilham Panggabean, Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Cabang Medan.

PNBP Meningkat, Kerugian Negara Dipulihkan

Kejari Medan juga mencatat peningkatan signifikan pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Upaya pemulihan kerugian negara yang dilakukan sepanjang tahun berjalan disebut sebagai bukti hadirnya negara melalui penegakan hukum yang efektif.

HMI menilai capaian tersebut bukan sekadar prestasi administratif, tetapi langkah konkret untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di tengah kekhawatiran terhadap maraknya praktik korupsi.

Fokus pada Pencegahan Lewat Edukasi Hukum

Selain penindakan, Kejari Medan turut menguatkan upaya pencegahan dengan melaksanakan penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, hingga penangkapan buronan. Menurut HMI, langkah-langkah ini sangat penting untuk membangun kesadaran hukum jangka panjang.

“Penegakan hukum bukan hanya soal berapa banyak perkara ditindak, tetapi seberapa jauh masyarakat diberdayakan memahami hukum. Ini aspek yang sering luput dari perhatian publik,” kata perwakilan HMI.

Tetap Jadi Mitra Kritis

Meski memberikan apresiasi, HMI Cabang Medan menegaskan bahwa mereka tetap akan menjalankan fungsi kontrol sosial. Transparansi dan akuntabilitas disebut sebagai prinsip yang harus terus dijaga Kejari Medan, terutama dalam penanganan perkara strategis yang menyangkut kepentingan publik.

“HMI Cabang Medan akan terus mengawal, menilai, dan mengingatkan agar penegakan hukum yang berintegritas benar-benar menjadi fondasi demokrasi yang sehat di kota ini,” tutupnya. (*)