RUBIS.ID, TANJUNGBALAI – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi dan Validasi Data Usulan Daerah Penerima Bantuan Pascabencana bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual melalui zoom meeting.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Command Center Dinas Kominfo, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Jumat (23/1/2026).

Rakor ini membahas agenda strategis terkait proses verifikasi dan validasi data usulan penerima bantuan pascabencana untuk wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hadir mewakili Pemko Tanjungbalai, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Sekretaris Daerah Nurmalini Marpaung, Kalaksa BPBD M Idris, Plt Kepala Dinas Dukcapil Heri Antoni, Badan Kesbangpol, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya percepatan pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak bencana. Adapun bantuan yang dibahas meliputi Bantuan Perumahan, Bantuan Isi Hunian (perabotan), serta Bantuan Jaminan Hidup (Jadup).

Rakor dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. Dalam arahannya, Dirjen menegaskan bahwa proses verifikasi data untuk seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi terdampak harus diselesaikan paling lambat pada 23 Januari 2026.

Hal tersebut dilakukan guna mengejar target penyaluran bantuan yang direncanakan mulai 27 Januari 2026.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan data usulan penerima bantuan pascabencana dapat tersusun secara akurat, tepat sasaran, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera menerima haknya. (CR)