RUBIS.ID, MEDAN – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara menggelar High Level Meeting (HLM) bersama TPID kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam rangka memperkuat kesiapan pengendalian inflasi menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (6/2).

HLM tersebut bertujuan meningkatkan sinergi dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas harga, khususnya menghadapi lonjakan permintaan masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri.

Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution, serta dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara Rudy B. Hutabarat, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, serta Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian yang mengikuti secara daring.

Kepala Perwakilan BI Sumut, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan bahwa BI akan mengoptimalkan implementasi Early Warning System (EWS) di seluruh wilayah Sumatera Utara serta menerapkan protokol intervensi pengendalian harga di daerah. Menurutnya, secara historis tekanan inflasi di Sumut cenderung meningkat pada periode Ramadan dan Idulfitri seiring kenaikan konsumsi masyarakat.

“Dengan EWS, kewaspadaan dalam memantau perkembangan harga dapat ditingkatkan sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa secara umum ketersediaan komoditas pangan di Sumatera Utara dalam kondisi surplus dan mampu menjamin kebutuhan masyarakat. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penguatan distribusi dan kerja sama antardaerah (KAD) antar kabupaten/kota agar pasokan tetap terjaga dan harga stabil.

Dalam HLM tersebut, TPID Sumut menghasilkan enam rekomendasi strategis pengendalian inflasi, yakni:

Meningkatkan frekuensi dan efektivitas Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip 4T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, dan Tepat Komoditas).

Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menambah pasokan daging sapi dan/atau kerbau melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BI.

Menjalin kerja sama dengan produsen daging ayam dan telur ayam ras guna menjamin ketersediaan pasokan.

Menyesuaikan atau menunda rencana penyesuaian tarif administered prices seperti PDAM atau parkir saat tekanan inflasi meningkat.

Mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara luas di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan tekanan harga di pasar.

Berdasarkan rilis BPS, pada Januari 2026 Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 3,81 persen (year on year/yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,66 persen (yoy). Namun angka tersebut masih berada di atas inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy) dan di atas target inflasi nasional 2,5±1 persen.

Menjelang Ramadan 2026, sejumlah komoditas seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit tercatat mengalami penurunan harga. Sementara komoditas lain seperti daging sapi, cabai merah, gula pasir, dan minyak goreng mengalami kenaikan terbatas namun masih dalam kondisi terkendali.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut juga meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara yang disusun melalui kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Sumut. Roadmap ini menjadi arah strategis pengendalian inflasi ke depan.

TPID Sumut memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan tetap terjaga dengan harga terjangkau selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. Masyarakat juga diimbau untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan barang guna menjaga stabilitas harga. (*)