RUBIS.ID, MEDAN – Kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita mulai dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Ketersediaan yang terbatas di pasaran terjadi di tengah meningkatnya permintaan, seiring naiknya harga minyak goreng curah.

Ekonom sekaligus Ketua Tim Bahan Pangan Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengungkapkan bahwa produksi Minyakita pada dasarnya telah diatur pemerintah melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Dalam aturan tersebut, produsen yang melakukan ekspor produk turunan kelapa sawit diwajibkan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri, termasuk produksi Minyakita.

Namun demikian, menurutnya, terdapat sejumlah tantangan yang turut memengaruhi ketersediaan minyak goreng bersubsidi tersebut. Salah satunya adalah kenaikan harga bahan baku, baik untuk kemasan plastik maupun bahan utama crude palm oil (CPO).

“Pasca memanasnya konflik Iran dan Amerika Serikat, harga CPO sempat melonjak hingga 4.800 ringgit per ton, dan saat ini masih berada di kisaran 4.560 ringgit per ton. Angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan akhir Februari yang sekitar 4.000 ringgit per ton,” ujarnya, Kamis (23/4).

Kenaikan harga CPO tersebut berdampak langsung pada harga minyak goreng curah. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Sumut, harga minyak goreng curah kini berada di kisaran Rp21.300 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp18.000 hingga Rp19.500 per kilogram.

Kondisi ini mendorong masyarakat beralih ke Minyakita yang memiliki harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per kilogram. Namun di lapangan, harga Minyakita justru ditemukan melampaui Rp20.000 per kilogram di sejumlah daerah.

Gunawan menilai, ada beberapa tantangan besar yang dihadapi pemerintah dan produsen ke depan. Pertama, potensi melemahnya kinerja ekspor minyak sawit akibat ketidakpastian global. Kedua, risiko kelebihan pasokan (oversupply) yang dapat memengaruhi realisasi DMO. Ketiga, kenaikan harga plastik yang diduga dipicu gangguan pasokan dan berpotensi memperparah kelangkaan.

Menurutnya, kombinasi kenaikan harga CPO dan bahan kemasan membuat kebijakan produksi Minyakita perlu dievaluasi. Meski demikian, ia juga melihat peluang terjadinya koreksi harga CPO apabila konflik global berkepanjangan dan menekan permintaan.

“Jika perang terus berlanjut dan mengganggu fundamental industri sawit dari hulu ke hilir, bukan tidak mungkin harga CPO akan mengalami tekanan kembali,” katanya.

Ia menambahkan, dalam skenario tertentu, lonjakan harga komoditas energi dunia memang dapat mendorong kenaikan harga CPO. Namun jika kondisi global memburuk, tekanan dari sisi pasokan justru bisa mendominasi dan menekan harga.

Pemerintah diharapkan dapat merespons dinamika ini dengan kebijakan yang adaptif guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat.(*)