Ket: Saumi Ruhdiana Simarmata Ketua Kopri PR FIS UINSU.(Foto: Tim/ Ist)

RUBIS.ID, MEDAN – Gerakan mahasiswa hingga saat ini masih menjadi salah satu kekuatan penting dalam menjaga demokrasi dan mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Melalui aksi demonstrasi, diskusi publik, kajian akademik, hingga penyampaian aspirasi masyarakat, mahasiswa berperan sebagai kelompok yang memberikan kritik sekaligus mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Ketua Korps PMII Putri (Kopri) Rayon Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UIN Sumatera Utara, Saumi Ruhdiana Simarmata, menilai mahasiswa memiliki posisi strategis dalam kehidupan demokrasi karena tidak hanya berperan sebagai peserta didik di lingkungan kampus, tetapi juga sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

“Mahasiswa harus mampu menjadi penyambung aspirasi rakyat sekaligus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor kepentingan publik. Kritik yang disampaikan harus berbasis data dan kajian yang kuat sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, aksi demonstrasi merupakan salah satu sarana yang sering digunakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada masyarakat. Dalam sistem demokrasi, demonstrasi bukan sekadar bentuk penolakan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang bertujuan mendorong evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

Sejumlah pengamat sosial dan politik juga menilai bahwa keberhasilan gerakan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh jumlah massa yang turun ke jalan. Kekuatan argumentasi, hasil kajian akademik yang mendalam, dukungan masyarakat, serta kemampuan membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan kebijakan.

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, berbagai gerakan mahasiswa telah menunjukkan bahwa tekanan publik dapat membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Melalui penyampaian tuntutan yang terukur dan berbasis kepentingan masyarakat, mahasiswa dinilai mampu mendorong revisi kebijakan, peninjauan ulang keputusan, hingga terciptanya ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Meski demikian, hubungan antara mahasiswa dan pemerintah tidak selalu berada dalam posisi yang berseberangan. Demokrasi yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah yang konstruktif. Mahasiswa diharapkan mampu menyampaikan kritik secara objektif sekaligus menawarkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Di sisi lain, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog yang lebih luas untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi turut mengubah pola gerakan mahasiswa. Kehadiran media sosial menjadi ruang baru untuk menyebarkan informasi, membangun dukungan publik, serta memperkuat gerakan sosial. Namun, para akademisi mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi tetap harus didasarkan pada kajian yang kuat agar tidak hanya menjadi reaksi sesaat, melainkan mampu menghasilkan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perjalanan gerakan mahasiswa dari jalanan menuju kebijakan menunjukkan bahwa peran mahasiswa tetap relevan dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Suara mahasiswa tidak hanya menjadi bentuk kritik terhadap pemerintah, tetapi juga bagian dari proses demokrasi untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(*)